PALU EKSPRES, JAKARTA – Korupsi pada sektor sumber daya alam (SDA) belakangan massif terjadi dan tidak sedikit pelakunya sudah terjerat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Terbaru yakni kasus proyek PLTU Riau-1 yang sudah menjerat empat orang pelaku, yakni dua orang berlatar pengusaha dan dua orang aktor politik.
Mereka di antaranya, pemegang saham Blackgold Natural Resources Johannes Budisutrisno Kotjo, mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih, mantan Sekjen Golkar Idrus Marham dan terbaru, pemilik PT Borneo Lumbung Energi & Metal Samin Tan.
Koordinator Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Johanes menuturkan, korupsi pada sektor SDA bukan hanya terjadi dalam kasus PLTU Riau-1. Dia menyebut, terdapat kepentingan politik yang berakibat pada kerugian negara dan SDA.
“Kalau Riau-1 baru kemarin, itu sudah berkembang kemana-mana, anggota DPR RI, kemudian menteri, itu menunjukan hubungan politik dan bisnis bagaimana hubungan bisnis ini dilakukan menggunakan cara-cara politik,” kata Johanes kepada JawaPos.com, Sabtu (16/2/2019).
Johanes menjelaskan, korupsi pada sektor SDA sangat berhubungan dengan kepentingan politik, seperti PLTU Riau-1 yang diperuntukan untuk Munaslub Golkar dan pencalonan suami Eni Saragih sebagai bupati. Proyek pembangkit listrik PLTU Riau-1 berskala besar hingga 35 ribu megawatt.
“Kita harus curiga proyek energi skala besar, karena biasanya ada rente tersembunyi di situ, ada korupsi disiitu. Harusnya ada evaluasi proyek-proyek energi skala besar ini,” ucapnya.
Johanes berpandangan, massifnya korupsi pada sektor SDA membuktikan uang yang diraup untuk kepentingan politik. Sebab pengembangan sektor SDA berada pada lingkup kekuasaan.
“Pola itu ditunjukkan dalam kasus PLTU Riau-1, kasus Kota Waringin Timur, kasus bupati Kutai Kartanegara dan bupati Sultra. Semua korupsi SDA berada di lingkar kekuasaan dan tahun politik,” paparnya.
Tak hanya itu, Johanes menyebut korupsi pada sektor SDA juga dapat berakibat pada kerusakan lingkungan. Hal ini akan merugikan generasi ke depan. Selain itu, masyarakat akan sulit mendapatkan udara sehat karena telah dilakukan pengerusakan.
“Dampaknya pada keadilan generasi karena kerusakan alam itu nanti hilangnya SDA itu berati kita menghilangkan haknya generasi yang akan datang,” ujarnya.
Oleh karenanya, Johanes menyarankan ke depan aparat penegak hukum harus juga menjerat korporasi yang juga berada dalam praktik korupsi pada sektor SDA. Bahkan, uang negara yang dikeluarkan untuk memulihkan kerusakan lingkungan harus juga dibebankan kepada pelaku.
“Harus ditracking semua, harus dimiskinkan bahkan dibebankan pada korporasi,” jelasnya.
(muh/jpc)
