PALU EKSPRES, PALU – Salahsatu syarat untuk mendapat dana bantuan stimulan perbaikan rumah akibat bencana adalah sertifikat atau alas hak kepemilikan. Syarat ini juga berlaku untuk metode ganti rugi hunian tetap (Huntap) bagi warga yang kehilangan rumah.
Terkait itu, Anggota DPRD Palu, M Rum, mengaku banyak warga yang kini tidak lagi memiliki keterangan tersebut. Ada yang hilang terbawa gelombang tsunami dan adapula yang ikut tertelan bersama likuefaksi.
Selain keluhan itu, juga muncul keluhan warga yang ketika bencana terjadi belum sempat mengurus keterangan kepemilikan lahan dan rumah
“Banyak keluhan warga terkait kelengkapan itu yang kami terima,”kata Rum, Senin 5 Maret 2019.
Hal itu menurutnya memunculkan keresahan masyarakat. Mereka kawatir tidak akan mendapat kucuran dana stimulan atau ganti rugi Huntap bagi yang kehilangan rumah. Kelengkapan syarat itu kini mulai diumumkan melalui masjid.
“Bagaimana kalau suratnya hilang terbawa tsunami atau likuifaksi. Harusnya memberi kelonggaran,”harapnya.
Atau paling tidak jelas dia, pemerintah memberikan waktu bagi masyarakat untuk mengurus kembali keterangan tersebut. Serta memberikan ruang bagi warga untuk saling memberi pengakuan atas kepemilihan rumah.
“Saya tegaskan, kami menolak ganti rugi itu jika harus dibebani dengan syarat kelengkapan kepemilikan rumah,”tegasnya.
Senada, Anggota DPRD Palu lainnya, Ridwan Alimuda menyatakan akan menolak jika pemerintah tetap mensyaratkan hal itu. Ridwan juga mengaku banyak menerima keluhan warga yang harus dimintai kelengkapan dokumen meski telah hilang bersama bencana.
“Harusnya bagi warga yang mengalami kendala ini dibuatkan saja surat keterangan dari RT atau RW lalu diperkuat dengan lurah dan camat,”harap Ridwan.
Kepala Bappeda Palu, Arfan dikonfirmasi kemudian, menyatakan masyarakat tidak perlu kawatir dengan hal itu.Pemerintah menurutnya tetap akan memberi kelonggaran.
“Ya bisa dengan keterangan dari kelurahan saja. Lalu disaksikan warga lain yang mengakui kebenaran bahwa seseorang itu adalah pemilik sah rumah yang ia laporkan,”jelasnya.
Bagi warga yang memiliki sertifikat namun hilang bersama bencana, Arfan menjelaskan bisa meminta arsipnya di badan pertanahan nasional setempat. Sementara warga yang sama sekali belum pernah mengurus kepemilikan hak atas tanah dan bangunan, juga dimungkinan mendapat keterangan dari pemerintah kelurahan setempat.
Hanya perlu mendapat pengakuan warga lainnya.
“Pemerintah tidak akan membuat sulit masyarakat,”pungkasnya.
(mdi/palu ekspres)
