PALU EKSPRES, PALU– Garis kemiskinan di Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) ternyata paling tinggi di Pulau Sulawesi yaitu Rp424.020. Angka ini menurut Gubernur Sulteng H Longki Djanggola menjadi pemicu utama tingginya jumlah angka kemiskinan di Sulteng.
Demikian Gubernur Sulteng, H Longki Djanggola saat membuka Musrenbang tingkat Provinsi Sulteng, Senin 8 April 2018 di Hotel Santika Palu.
Longki kemudian membandingkan angka kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara yang lebih rendah daripada Sulteng. Masyarakat dengan pendataan Rp 300 ribu di dua provinsi itu menurutnya masih tergolong sejahtera.
“Itu bedanya, kita di Sulteng memang nilai kemsikinan ini yang terlalu tinggi.
Ini diindikasikan dengan mahalnya barang kebutuhan pokok yang ada di Sulteng,”kata Longki.
Karena itu jelas Longki, pemerintah dan pihak terkait perlu mencari tau akar masalahnya secara luas.
Namun salahsatu penyebab utamanya adalah distribusi barang di daerah-daerah kabupaten se Sulteng belum memadai dan belum bisa membantu kelancaran normalisasi harga kebutuhan tersebut.
Namun demikian, angka kemiskinan di Sulteng jelas Longki bergerak turun. Tahun 2018 angka kemiskinan Sulteng tinggal sebesar 13,69 persen.
Turun dari tahun 2017 yang sebelumnya mencapai angka 14, 22 persen.
“Hanya memang angka kemiskinan Sulteng itu masih berada diatas angka persentase kemiskinan nasional yaitu 9,66 persen ditahun 2018,” jelasnya.
Selanjutnya Longki menjelaskan kondisi ketenagakerjaan Sulteng. Untuk angka tingkat pengangguran terbuka (TPT) Sulteng tahun 2018 ujarnya relatif rendah yakni 3,43 persen. Lebih rendah dari TPT nasional 5,34 persen.
“TPT Sulteng tahun 2018 menurun dari tahun 2017 yaitu 3,81 persen,”sebutnya.
Karena itu papar Longki, agenda pembangunan ketenagakerjaan yang direncanakan dimasa mendatang antara lain, penyediaan lapangan kerja sesuai dengan lokasi pemukiman. Memberikan pelatihan berbagai pekerjaan, serta program kenegakerjaan lainnya. Maka tahun 2020 TPT ditarget kisraa. 4,0 sampai 5 persen.
Dalam kesempatan itu Longki menjelaskan dampak kerugian Sulteng akibat bencana yang diperkirakan menembus angka Rp 23 triliun lebih dari berbagai sektor.
Kondisi itu katanya mengakibatkan berbagai target indikator makro dan mikro dalam RPJMD Sulteng, sulit tercapai.
Karena itu Longki menyatakan Pemprov Sulteng berencana merevisi RPJMD pada tahun 2019.
Meskipun demikian, capaian kinerja dan target indikator pembangunan Sulteng tahun 2020 bisa tetap terealisasi.
Antara lain pertumbuhan ekonomi Sulteng tahun 2018 sebesar 6,30persen. Sedikit melambat dari tahun 2017 sebesar 7,14persen.
“Ini sebagai konsekwensi bencana alam,”papar Longki.
Namun capaian itu masih relatif tinggi dibanding nasional yang hanya sebesar 5,17persen.
Tahun 2020 diproyeksikan sebesar 6,25 sampai 6,5 persen.
Seiring meningkatnya nilai PDRB, maka PDRB nominal perkapita Sulteng juga naik yakni dari 45,25juta pada tahun 2017 menjadi 50,18juta tahun 2018. Ini mengindikasikan telah terjadi peningkatan pendapatan masyarakat.
Baik dalam nilai absolut maupun dalam nilai nominal.
Pada tahun 2020 nilai PDRB nominal perkapita masyarakat Sulteng ditargetkan sebesar Rp53 sampai Rp54juta
Perkembangan laju inflasi tahunan di Kota Palu dalam periode 2014 dan tahun 2015 cenderung menurun. Yakni dari 8,85 persen ditahun 2014 menjadi 1,49 persen ditahun 2016. Sedangkan tahun 2017 meningkat laju inflasi menjadi 4,33persen.
Dan tahun 2018 meningkat menjadi 6,46 persen.
“Kenaikan inflasi itu juga dipicu bencana alam pada 28 September 2018. Karena langkahnya pasokan kebutuhan bahan pokok serta jasa termasuk lumpuhnya jaringan distribusi barang jasa,”jelasnya lagi.
Target inflasi daerah Sulteng untuk tahun 2020 lanjutnya diproyeksikan pada kisaran 4,5 sampai 5 persen.
(mdi/palu ekspres)
