Rusman Ramli (DOK.)
PALU,PE-Kondisi KEK Palu yang berada dalam zona merah alias kritis sebagaimana hasil evaluasi dewan KEK Nasional ditanggapi anggota dewan Kota Palu. Salah satu anggota dewan Kota Palu, Rusman Ramli mengatakan kondisi ini harus segera disikapi baik oleh pemkot maupun oleh dewan.
Dia mendorong komisi terkait yang menangani soal KEK agar mengundang pejabat yang bertanggungjawab untuk program KEK Palu ini, dalam hal ini, administrator KEK untuk membahas soal nasib KEK tersebut.
‘’Saya kira ini komisi yang menangani ini, khususnya Komisi A agar segera memanggil dan memintai keterangan pada administrator KEK terkait nasib KEK kita ini,” ujar politisi PKS itu.
Meski demikian, Rusman berpendapat tanggungjawab untuk kejelasan KEK tersebut kata Rusman harusnya tidak dibebankan sepenuhnya pada administrator KEK semata. Namun, pemerintah secara keseluruhan baik pada tingkat kota maupun hingga tingkat pusat.
“Saya kita perlu kita akui bahwa dukungan pemerintah untuk ini memang kurang. Pemerintah pusat pun saya lihat kurang memberi perhatian serius untuk program ini,” kritiknya.
Mengenai dukungan anggaran pemkot untuk program ini, menurut Rusman Ramli, pemkot sudah cukup maksimal memberikan dukungan anggaran untuk kelanjutan KEK tersebut.
Dalam APBD 2017, Rusman memastikan ada kucuran anggaran daerah untuk mendukung pembebasan lahan di KEK.
‘’Tetapi, saya lupa berapa jumlahnya,” tegasnya.
Dia berharap pemerintah tak membuang kesempatan emas melalui program tersebut. Tak semua daerah di Indonesia yang beruntung bisa masuk dalam program ini. Hanya segelintir. Jumlahnya ada delapan kawasan. Di antaranya Tanjung Lesung di Banten. Kemudian Sei Manke di Sumatera Utara. Lalu Palu, Ibukota Sulawesi Tengah. Bitung, di Sulawesi Utara. Mandalika di Nusa Tenggara Barat. Dan, Morotai di Maluku Utara serta Tanjung Api di Sumatera Selatan, dan Maloy Batuta trans Kalimantan di Kalimantan Timur.
“Sayang sekali bila kita akhirnya turun status atau malah dicabut status bila kita tidak kelola ini dengan baik,” ujar Ramli.
Sementara seperti diberitakan, Sekretariat Dewan Nasional KEK, menempatkan kawasan ekonomi khusus (KEK) Palu, dalam zona merah alias kritis. Tiga tahun waktu yang diberikan oleh Dewan Nasional kepada Pemkot sebagai penanggungjawab KEK Palu untuk menyiapkan infrastruktur dasar, ternyata tak capai target.
Pemkot Palu hanya mampu memenuhi 30 persen infrastruktur dasar yang disyaratkan. Padahal empat bulan kedepan, tepatnya Mei 2017, adalah batas akhir dari tiga tahun tenggat waktu yang diberikan untuk menyiapkan infrastruktur di kawasan KEK yang berlokasi di Kecamatan Palu Utara itu.(mrs)
