RAPAT – Wali Kota Palu Hidayat menjelaskan segala upaya pemenuhan hak penyintas didepan forum korban liquefaksi Perumnas Balaroa, Senin 15 Juli 2019 di Kantor Wali Kota Palu. Foto: HAMDI ANWAR/PE
PALU EKSPRES, PALU – Wali Kota Palu Hidayat akan segera membentuk tim khusus untuk menginvestigasi kendala penyaluran logistik yang bersumber dari APBD Palu. Langkah ini dilakukan untuk menyahuti aspirasi forum korban liquefaksi Kelurahan Balaroa dalam dialog bersama, Senin 15 Juli 2019 di Kantor Wali Kota Palu.
Menurut Hidayat, tim akan mencari kendala tersebut sebab mengingat masih banyak warga yang menjadi korban langsung belum mendapatkan bantuan logistik tersebut. Khususnya warga Kelurahan Balaroa yang tidak tinggal di shelter pengungsian maupun hunian sementara (Huntara).
“Saya kira ini harus segera ditindaklanjuti.
Karena setahu kami, harusnya semua warga sudah dapat,”tegas Hidayat.
Bila memang terdapat kesalahan dalam pendistribusian logistik tersebut, maka hal itu harus segera dibenahi. Karena Hidayat mengaku, pihaknya telah mendata seluruh warga baik di shelter, Huntara maupun rumah rumah keluarga.
“Kalau masih ada yang belum dapat berarti ini ada permainan. Kita akan bentuk tim untuk itu. Harusnya ini diselesaikan oleh Camat dan Lurah,” tegas Hidayat.
Karena pendataan korban bencana untuk kepentingan penyaluran logistik telah dilakukan sejak awal. Namun kala itu pendataan memang belum valid karena mengakomodir seluruh korban baik yang tinggal di shelter pengungsian maupun yang tinggal di permukiman.
Dalam masa tanggap darurat, pihaknya memerintahkan para Camat dan Lurah untuk mendata warga yang mengungsi di luar dari shelter pengungsian. Sedangkan yang berada di shleter, pendataan dilakukan oleh seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD). Data itu kemudian diserahkan ke Badan Perencaan Pembangunan Daerah (Bappeda).
Jumlah pengungsi yang terdata kala itu mencapai 42 ribu jiwa. Namun Hidayat mengaku data itu memang belum lengkap. Karena saat pendataan, warga tidak sepenuhnya dimintai persyaratan berupa KTP dan kartu keluarga.
“Jadi saat itu kita mendata saja dulu tidak ada warga yang dikecualikan selagi dia masih warga negara Indonesia,”kata Hidayat.
Data ini selanjutnya diajukan kepada pihak Kementerian Sosial (Kemensos) sebagai basis data penerima jaminan hidup (Jadup) yang nantinya bersumber dari APBN.
“Untuk penyaluran Jadup ini, dinas catatan sipil dan sosial kini tengah menggenjot validasi data pengungsi yang terdata. Karena ternyata ada yang dobel dan ada pula yang menggunakan NIK atas nama orang lain,”jelasnya.
Sebelumnya dalam dialog, Ketua forum Rahman Kasim menyebut hingga saat ini masih banyak korban bencana yang tidak mendapatkan bantuan logistik yang bersumber dari APBD Kota Palu. Baik yang dianggarkan untuk bulan Oktober sampai dengan Desember tahun 2018 maupun Bulan Januari sampai Maret tahun 2019.
Rahman menyebut, sebagian warga Perumnas Balaroa memang memilih tinggal di rumah keluarga, kost, maupun kontrak.
Namun mereka tetap harus mendapatkan logistik tersebut.
“Tidak mungkin semuanya tinggal di tenda pengungsian. Sudah banyak yang sakit, makanya ada memilih tinggal di rumah keluarga, kost ataupun mengontrak rumah,”jelasnya.
Mengenai data pengungsi khususnya warga Perumnas Kelurahan Balaroa yang terdampak paling parah, sebenarnya kata dia sudah valid. Melengkapi data by name by adres sesuai KTP dan kartu keluarga.
Tidak terkecuali mereka yang masih tinggal di rumah rumah keluarga dan kontrakan.
“Kami sudah melengkapi data khusus warga perumnas Balaroa. Tapi anehnya oleh dinas sosial disebut tidak valid. Padahal pendataan itu kami lakukan langsung bersama Lurah Balaroa,”ungkap Rahman Kasim.
Dalam kesempatan itu, Rahman juga menyampaikan keluhan terkait belum tersalurnya Jadup dari Kemensos RI, santunan tahap dua serta stimulan.
Sekaligus mempertanyakan status lahan warga yang terkena likuefaksi.
“Di Kabupaten Sigi Jadupnya sudah disalurkan. Sementara santunan bahkan sudah akan dibayar sepenuhnya dalam waktu dekat,”jelas Rahman.
Dialog forum bersama wali kota ini adalah rangkain unjuk rasa forum untuk memperjelas langkah pemerintah dalam penanganan korban likuefaksi. Unjuk rasa diawali di Kantor DPRD Palu lalu bergerak ke kantor Wali Kota. (mdi/palu ekspres)
