CEGAH KORUPSI – Sekkot Palu Asri, Walikota Palu Hidayat dan Ketua Satgas Korsup Pencegahan Korupsi KPK RI, Adlinsyah M Nasution dalam kick of meeting rencana aksi pencegahan korupsi terintegrasi, Kamis 2 Februari 2016 di kantor Walikota Palu. (foto: HAMDI ANWAR)
PALU,PE – Ketua Satgas Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Pencegahan Korupsi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Adlinsyah M Nasution menyebutkan KPK kini bisa mendampingi pemerintah dalam proses penyusunan APBD.
Aldinsyah menyebut, pendampingan merupakan langkah yang dianggap paling strategis dalam rangka mengawasi serta mencegah terjadinya korupsi yang akan dikembangkan KPK.
“Jika memang daerah perlu, itu bisa dikomunkasikan ke KPK.Termasuk jika ada hal-hal strategis dan butuh bantuan KPK,”kata Aldinsyah, dalam acara kick of meeting rencana aksi Korsup pencegahan korupsi terintegrasi, Kamis 2 Februari 2017 di kantor Walikota Palu.
Menurutnya, Sulteng saat ini merupakan salahsatu daerah yang menjadi lokus KPK RI dalam pendampingan Korsup pencegahan korupsi. Tiga bulan sekali kata Aldinsyah pihaknya akan datang ke Sulteng untuk kepentingan itu.
“Saya harap ini bukan hanya sekedar seremonial tetapi menjadi komitmen bersama,”sebutnya.
Dalam kesempatan itu Aldinsyah menyebutkan pencegahan juga perlu dilakukan dengan cara tatap muka langsung KPK dan pejabat melalui kegiatan Korsup. Sebab menurutnya, itu akan mudah untuk saling mengingatkan.
“Mungkin kalau saling kenal dengan pejabat KPK,ada rasa tidak enak jika nantinya terbelit kasus. Makanya dia hindari,”ujar Aldinsyah.
KPK punya lima kewenangan. Diantaranya, pencegahan, penindakan, koordinasi, supervisi dan monitoring.
“Jadi memang banyak yang masih menyangka kewenangan KPK hanya sebatas penindakan dan pencegahannya saja. Jadi KPK berhak mengundang semua untuk Korsup ini,”jelasnya.
Untuk itu dia berharap, pemerintah daerah bisa membangun komunikasi kepada KPK.Sebab itu menurutnya bentuk nyata dalam upaya menjalankan rencana aksi pencegahan korupsi.
“Kami hanya berharap komitmen seluruh kepala daerah. Ini paling penting untuk membangun sistem pencegahan itu,”sebut Aldinsyah.
Kegiatan Kick of meeting yang digagas KPK tersebut dihadiri 7 kabupaten kota yaitu Kota Palu, Kota Tomohon Sulawesi Utara,Kabupaten Sigi Biromaru, Donggala, Tojo Una-una, Morowali dan Morowali Utara.
Dua kepala daerah yang hadir langsung adalah Walikota Tomohon, Jimmy F Eman, Bupati Sigi Irwan Lapata serta Wakil Bupati Tojo Una-Una Admin AS Lasimpala. Selebihnya adalah pajabat Sekretaris daerah masing-masing kabupaten.
Walikota Palu Hidayat dalam sambutannya mengapresiasi pemilihan Kota Palu sebagai tuan rumah penyelenggaraan kegiatan Korsup KPK.
Menurutnya, upaya pencegahan pada prinsipnya di Kota Palu telah ia lakukan. Yakni dengan membentuk tim pendamping (TP) walikota. TAPI ujar Hidayat dilibatkan sebagai unsur yang mengawasi proses perencanaan anggaran tingkat organisasi perangkat daerah (OPD).
“Karena saya berpikir korupsi bisa saja berawal dari perencanaan yang buruk. Makanya kita perkuat dalam proses itu, tentu dengan tidak mengesampingkan pengawasan,”jelas Hidayat.
Pihaknya ujar Hidayat juga membenahi sistematika kinerja Bappeda. Sehingga benar-benar berfungsi sebagai badan perencana yang mamahami kebutuhan masyarakat. (mdi)
