Hidayat.
PALU,PE- Wali Kota Palu Hidayat mengklaim telah berhasil menyelamatkan dana APBD Palu tahun 2017 sebesar Rp150miliar. Dana itu menurutnya diselamatkan dari sejumlah usulan program kegiatan dan anggaran organisasi perangkat daerah (OPD) yang dianggap tidak bermanfaat bagi masyarakat.
“Alhamdulillah, ada Rp150miliar yang kita selamatkan. Kalau itu kita setujui, maka anggaran itu sama dengan membuang garam kelaut, tidak terasa,”kata Hidayat, dalam kegitan kick of meeting koordinasi dan supervisi (Korsup) rencana aksi pencegahan korupsi yang digelar KPK RI, Kamis 2 Februari 2017 di kantor Walikota Palu.
Penyelamatan APBD itu menurutnya berhasil dilakukan oleh tim pendamping (TP) Walikota Palu ketika melakukan asistensi anggaran perencanaan OPD tahun anggaran 2017. Oleh TP usulan dana-dana yang diajukan OPD tersebut dianggap tidak rasional, realistis dan proporsional.
“Dan tidak mengakomodir kebutuhan masyarakat,”ujar Hidayat.
Dana terebut jelas Hidayat kini telah diplot Rp50miliar untuk membiayai program pendidikan dan kesehatan. Forsi anggaran dua bidang itu dalam APBD Palu masing-masing anggaran kesehatan sebesar 30persen dan pendidikan sebesar 35persen.
Sedangkan Rp100miliar lainnya diplot ke Dinas Pekerjaan Umum (PU) Palu untuk membiayai pembangunan jalan lingkungan, lorong-lorong dan jalan gang.
“Karena memang hanya jalan provinsi dan jalan nasional yang teranggarkan dalam APBN. Jalan lingkungan tidak bisa gunakan APBN,”jelasnya.
Dana APBD murni untuk jalan itu juga klaimnya lebih besar dari DAK APBN yang biasanya hanya berkisar Rp46miliar.
Dia mengatakan Palu adalah barometer pembangunan dalam upaya menciptakan tata kelolah pemerintahan yang baik (God Governance).Maka penting menurutnya melakukan pembenahan secara menyeluruh utamanya dalam proses perencanaan anggaran.
Pihaknya ujar Hidayat kini fokus pada perencanaan. Karena bagaimanapun pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah, kalau perencanaan tidak beres maka pasti hasilnya mengikut.?
“Kalau hulu terus kotor, maka bagaimanapun tidak bisa kita tangkap semua kotoran-kotoran itu menuju muara,”sebutnya.
Hidayat mengakui, banyak terjadi kebocoran anggaran dalam proses perencanaan tingkat OPD yang berjalan selama ini. Salahsatu contoh konkrit ungkap Hidayat banyaknya anggaran dan kegiatan sosialisasi-sosialisasi yang digelar dalam satu tahun anggaran.
Kegiatan sosialisasi ujarnya memang sengaja diperbanyak lantaran mudah dipertanggungjawabkan. Cukup gelar kegiatan, tanda tangan dan langsung terima anggaran. Serta anggaran untuk program kebun percontohan.”Untuk itu diperlukan betul keseriusan dalam hal perencanaan. Di sini banyak kebocoran. Birokrasi kita perlu perubahan pola pikir karena mereka tidak mau susah-susah. Maunya enak-enak saja,”demikian Hidayat.(mdi)
