PALU EKSPRES, PALU– Di tengah situasi pandemi covid-19, Pemda Provinsi Sulteng sukses melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021 secara virtual pada Senin (27/4/2020).
Musrenbang virtual diikuti para kepala daerah se Sulteng, unsur legislatif, forkopimda, akademisi dan para perencana pembangunan.
Gubernur Drs. H. Longki Djanggola, M.Si mengatakan bahwa corona telah berimbas pada perubahan rencana pembangunan 2021 agar sesuai dengan agenda nasional tahun depan.
Sebagaimana disampaikan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Kepala Bappenas) Dr. Suharso Manoarfa di awal musrenbang bahwa RKP nasional 2021 akan fokus pada pemulihan industri, pariwisata dan investasi penguatan sistem kesehatan nasional.
Sehingga kata Gubernur, agenda-agenda yang selaras antara lain meningkatkan SDM dan kualitas sarana prasarana kesehatan; meningkatkan investasi infrastruktur pariwisata dan industrialisasi pangan; pemulihan ekonomi daerah ke 4 sektor terdampak yaitu rumah tangga, UMKM, korporasi dan keuangan.
Selain itu, program kegiatan yang diselenggarakan pada 2021 mesti sinkron dengan 20 major project yang jadi prioritas nasional di Sulteng.Di antaranya adalah, pembangunan ruas jalan Gimpu-Peana-Kalamanta (Sulteng) dan Luwu Utara (Sulsel), pengembangan dan peningkatan status Bandara Mutiara Sis Aldjufri Palu, pengembangan dan peningkatan status pelabuhan penyeberangan Taipa, kajian pembangunan jalan tol Tambu-Kasimbar dan pembangunan pelabuhan fery di Tambu dan Kasimbar, peningkatan ruas jalan Buol-Tolitoli-Donggala-KEK Palu dan dukungan air bersih ke KEK Palu, dan pengembangan pendidikan vokasi berbasis pangan, tambang, pariwisata dan navigasi.
“Saya berharap agar forum musrenbang secara virtual ini dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mencapai sinergitas antara program dan kegiatan OPD provinsi dan OPD kabupaten/kota yang akan dilaksanakan tahun 2021,” tuturnya.
Terkait penanganan corona di daerah maka pemerintah pusat lewat Menteri PPN meminta para kepala daerah se Sulteng supaya terus memperkuat koordinasi, melaksanakan tahapan-tahapan active screening, tracking, tracing dan isolasi serta pengendalian pergerakan orang.
Sementara Mendagri yang diwakili Staf Khusus Pemerintahan Prof. Dr. Muhlis Hamdi menyampaikan apresiasi atas indikator pertumbuhan ekonomi Sulteng 2019 mencapai 7,15 % atau lebih tinggi dari nasional yang 5,02 % dan gini rasio 0,330 poin atau lebih rendah dari nasional yang 0,380 poin.
Meski begitu guru besar ilmu kebijakan publik ini menyorot angka kemiskinan daerah yang masih tinggi daripada nasional yaitu 13,48 % berbanding 9,22 %.
Untuk itu, Ia minta perhatian para kepala daerah se Sulteng supaya bekerja lebih keras lagi untuk mengentaskan kemiskinan.
Ia juga mengucapkan terima kasih dengan telah diserahkannya laporan realokasi APBD Provinsi Sulteng untuk penanganan wabah covid-19 ke Mendagri pada 18 April lalu.
Dengan realokasi itu, Ia berharap Pemda mensinkronkan RKPD dan RKP nasional dalam memanfaatkannya.
“Ini adalah perang melawan musuh tidak terlihat yang pandeminya paling luas dalam sejarah manusia,” ungkapnya.
(Humas Pemprov)
