Ketua DPRD Parimo Walk Out karena Bupati Mangkir

PALU EKSPRES, PARIMO– Ketua DPRD Parigi Moutong, Sayutin Budianto, meninggalkan ruang sidang paripurna saat persidangan dengan agenda laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati tahun 2019.
Penyebab Ketua DPRD Parimo meninggalkan ruang sidang karena ketidakhadiran bupati maupun wakil bupati dalam rapat tersebut. Sedangkan dalam rapat laporan keterangan pertanggung jawaban tahun 2019, wajib dihadiri oleh kepala daerah.
Dengan demikian membuat seluruh fraksi Nasdem meninggalkan ruang paripurna yang digelar, Jumat (3/7/2020) sore.
Dalam rapat tersebut, Pemda hanya mengutus perwakilannya yakni, Asisten Ekonomi dan Pembangunan berdasarkan surat tugas yang masuk. Hal ini pun tidak merubah komitmen pimpinan DPRD.
Ketua DPRD Parimo, Sayutin Budianto yang ditemui usai meninggalkan ruang sidang, menegaskan selaku pimpinan bertanggung jawab atas lembaga DPRD.
Sayutin menilai pihak eksekutif tidak menghargai perwakilan rakyat yang ada saat ini. Ketidakhadiran bupati kata dia, minimal dapat mengutus wakil bupati untuk hadir dalam rapat itu.
“Sebagai kader Nasdem saya konsisten dan harus keluar, paripurna ini penyampaian rekomendasi kepala daerah jadi tolong saling menghargai,” tegas Sayutin.
Selama ini, kata dia, fraksinya tidak melakukan tindakan walk out dalam paripurna sebelumnya.Namun, penghargaan yang diberikan kepada lembaga DPRD  tidak sepatutnya seperti ini.
“Harusnya ada kemitraan yang terbangun dari dua lembaga ini,” katanya.
Ia menginginkan pemerintahan bisa berjalan dengan baik jika saling menghargai dalam tataran unsur penyelenggara pemerintah daerah baik Bupati maupun DPRD.
“Kepentingan daerah ini sangat penting didengarkan oleh Bupati dan wakil Bupati, sehingga dalam implementasinya tidak ada laporan, kan aneh laporan bupati kembali dilaporkan lagi,” ujarnya.
Pantauan media ini rapat paripurna yang digelar sempat mendapat masukan dari beberapa fraksi di antaranya, Fraksi Toraranga, Fraksi PKB, Fraksi Hanura dan Nasdem.
Masukan tersebut, meminta agar rapat segera ditunda karena tidak dihadiri kepala daerah. Sementara Fraksi PDI-P dalam ketidakhadiran kepala daerah mereka meminta kepada ketua dewan untuk dipertimbangkan. (asw/palu ekspres)