JAKARTA, PE – Tidak terima dengan kebijakan pemerintah yang kembali mengaktifkan Basuki Tjahja Purnama (Ahok), sebagai gubernur DKI Jakarta membuat sejumlah elemen melakukan protes keras.
Aksi protes datang dari pihak akademisi dan pengamata hukum, tak terkecuali Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI) dan Front Pembela Islam (FPI), yang akan melakukan protes dengan menggelar aksi pada 21 Februari mendatang.
Aksi massa 212 ini akan terpusat di gedung DPR dan MPR, menuntut proses hukum secara adil terhadap Ahok. Sekjend DPD FPI DKI Jakarta Habib Novel Bamukmin menuturkan, aksi massa ini akan dilakukan dengan long march dari sejumlah titik menuju ke Gedung DPR dan MPR.
Aksi long march tersebut dilakukan karena tuntutan selama ini belum terpenuhi. ”Jadi, setelah shalat subuh, semua long march ke gedung wakil rakyat,” ujarnya.
Setidaknya, ada empat tuntutan yang diinginkan, yakni mencopot gubernur DKI Jakarta, hentikan kriminalisasi pada ulama, hentikan kriminalisasi pada mahasiswa, dan menahan pelaku penista agama.
”Selama ini kita sudah mengetahui, kalau aturannya harusnya dinonaktifkan. Sudah banyak contoh kasus kepala daerah dinonaktifkan selama menjadi terdakwa. Tapi, mengapa yang satu ini tidak,” tuturnya.
Seharusnya, permintaan semua pelapor untuk menahan Ahok itu dipenuhi, agar tidak terulang kembali penistaan agama. ”Seharusnya jaksa dan hakim lebih tegas. Jangan bermain-main dalam situasi semacam ini,” ungkapnya.
Dia mengungkapkan, perbuatan yang dilakukan Ahok itu sangat meresahkan. Sehingga, bila tuntutan untuk menahan diabaikan, maka aksi massa ini ingin mendesak kembali semua penegak hukum. ”Ya, kami berupaya terus komunikasi dengan penegak hukum, termasuk jaksa,” paparnya.
Untuk jumlah aksi massa, Habib Novel menjelaskan, targetnya jumlah peserta aksi tersebut mencapai 100 ribu orang. Tentunya, diharapkan untuk semua umat bisa mengikuti kembali aksi ini. ”Ya, kami harap semua bisa kembali ikut” jelasnya.
Sementara Kadivhumas Mabes Polri Irjen Boy Rafli Amar menuturkan, aksi massa apapun, hendaknya dilakukan dengan tertib dan aman.
Jangan sampai terjadi aksi anarkis dalam aksi tersebut. ”Pengamanan akan dilakukan mengantisipasi kondisi yang terjadi,” ujarnya.
(Fajar/jpnn/ PE)
