PALU EKSPRES, PALU – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Palu dalam waktu dekat segera membuka posko aduan penanganan lahan penyediaan Hunian Tetap (Huntap) dan Warga Terdampak Bencana (WTB) gempa, likuefaksi dan tsunami. Posko ini dibentuk sebagai langkah untuk menyelesaikan adanya sengketa lahan Huntap. Karena terdapat sejumlah warga yang mengklaim sebagai pemilik pada sebagian lahan Huntap.
Serta sebagai upaya menyelesaikan masalah relokasi WTB menuju Huntap. Sebab, masih banyak WTB yang belum menentukan sikapnya terkait Huntap yang akan mereka pilih. Kepala Bappeda Palu, Arfan menjelaskan, saat ini pihaknya tengah melakukan persiapan-persiapan teknis untuk membuka posko tersebut. Rencananya, posko nantinya akan dipusatkan di Baruga Lapangan Vatulemo Palu
“Di sana (Baruga), tempatnya lumayan luas untuk melayani masyarakat,”kata Arfan, Rabu 10 Februari 2021.
Bersamaan dengan itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Palu menurutnya juga tengah melakukan sosialisasi ditingkat kelurahan terkait maksud dan tujuan posko tersebut.
Sedangkan pemerintah kelurahan jelas Arfan, saat inipun diminta membantu BPBD melakukan verifikasi kembali WTB sesuai dengan pilihan Huntap yang mereka inginkan. “Data WTB yang direlokasi sudah ada. Tapi harus dipastikan kembali Huntap mana yang mereka pilih,”jelasnya. Arfan menyatakan, kendala yang dihadapi dalam hal relokasi WTB adalah soal pilihan. Banyak warga yang ingin memilih lokasi Huntap yang berdekatan dengan rumah mereka sebelumnya.
“Misalnya warga Kampung Lere. Ada yang bekerja sebagai nelayan. Mereka tidak mau jauh dari pantai. Ini yang harus diverifikasi lagi,”pungkasnya. Sebelumnya Kepala Balai Prasarana dan Pemukiman Wilayah (BPPW) Sulteng, Ferdinan Ka Nalo menyebutkan, pembentukan posko bertujuan untuk mempercepat penyelesaian kendala yang menghambat jalannya proses pembangunan Huntap. Karena sumber dana pembangunan Huntap, yakni Bank Dunia tidak menginginkan masalah tersebut. (mdi/palu ekspres)
