PALUEKSPRES,PARIMO – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra Kabupaten Parigi Moutong (Parimo), Sulawesi Tengah bakal menyalurkan bantuan di Kecamatan Toribulu dan Tomini, untuk meringankan sedikit beban para korban bencana banjir, yang terjadi beberapa waktu lalu akibat luapan sungai.
Kader Partai Gerindra sekaligus Wakil Ketua DPRD Parimo, Faisan mengatakan, penyaluran bantuan merupakan program Garindra peduli.
“Rencananya bantuan kali ini kami berikan kepada korban banjir dibeberapa desa di Kecamatan Toribulu dan Tomini,” kata Faisan kepada wartawan, Kamis (15/7/2021).
Menurut Faisan, saat ini dana terkumpul dari kader partai, pengurus partai dan anggota legislatif yang diusung oleh Partai Gerindra, total sementara telah mencapai Rp 7 juta. Penggalangan dana untuk bantuan masih dilakukan hingga kini, dan rencananya disalurkan pekan ini kepada para korban.
Kemudian, agar bantuan tepat sasaran, pihaknya telah meminta data-data korban bencana kepada BPBD dan PMI setempat, diyakini memiliki keakuratan data kebencanaan.
Kebutuhan para korban dari data yang diperoleh, yakni sembako, kitchen set, baby kit, sarung, selimut dan tenda.
Sebab, terjangan benjir beberapa waktu lalu, mengakibatkan sebagian korban kehilangan peralatan dapur, karena rumah mereka mengalami kerusakan baik ringan, sedang dan bahkan rusak berat.
Disamping itu, ada juga korban bayi dan balita membutuhkan bantuan kebutuhan dasar atau pokok, seperti popok dan selimut.
“Kami terlebih dahulu mencari tahu kebutuhan dan data para korban, dari data BPBD dan PMI. Jadi bantuan diberikan nanti, tidak berupa uang tunai,” ujarnya.
Selaku Wakil Ketua DPRD Parigi Moutong, pihaknya mendorong pemerintah desa untuk menggunakan dana desa, sebagai pembiayaan pengadaan tanah. Lalu, tanah atau lahan tersebut nantinya, akan digunakan untuk pembangunan hunian tetap bagi para korban bencana yang tinggal disepadan pantai, seperti di desa Tilung Kecamatan Tomini.
Sebab, pemerintah pusat dapat mengalokasikan anggaran pembangunan hunian tetap bagi para korban bencana, dengan persyaratan pemerintah setempat telah menyiapkan lahannya terlebih dahulu.
“Kami mendorong pemerintah desa untuk pembebasan lahan, namun harus berdasarkan kesepakatan bersama ditingkat desa,” ucapnya.
Sementara untuk normalisasi sungai tambahnya, harus pastikan terlebih dahulu
mengenai batas-batas penanganan. Karena Pemerintah Provinsi juga menangani persoalan itu.
“Kalau memang Balai Sungai Provinsi Sulawesi Tengah, BPBD harus segera melakukan koordinasi. Jika itu masuk dalam wilayah penanganan kabupaten, maka BPBD segera lakukan koordinasi dengan BNPB, dan DPUPRP,” demikian Faisan.(asw/pe)
