PALUEKSPRES, PARIMO – Rapid Antigen mandiri yang dilaksanakan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Parigi Moutong (Parimo) pada kegiatan tes Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan PPPK beberapa waktu lalu juga menimbulkan pertanyaan dari sejumlah anggota Komisi IV DPRD setempat.
“Memungkinkan atau tidak Dinas Kesehatan melakukan rapid antigen mandiri ? Sementara, yang melakukan rapid mandiri itu, hanya ada di Puskesmas, Rumah sakit dan lembaga swasta lainnya,” kata Fadli pada rapat dengar pendapat (RDP), Selasa (12/10/2021).
Jika mengacu pada kabupaten lain di Sulawesi Tengah kata Fadli, rapid antigen itu digratiskan untuk rakyatnya dalam rangka mengikuti seleksi CPNS dan lainnya.
“Kami tahu betul di kabupaten lain, jangankan rapid bantuan provinsi, rapid pengadaan pemerintah kabupaten itu sendiri pun mereka gratiskan untuk rakyatnya dalam rangka mengikuti seleksi-seleksi semacam ini,” ujarnya.
Ia mengatakan, jika pemerintah sensitif dengan kebutuhan rakyatnya, tentunya sebagai pemerintah daerah yang berkewajiban mengayomi seluruh kepentingan masyarakat tidak bisa mengkomersilkan bantuan seperti ini.
“Sebagai pemerintah daerah yang berkewajiban mengayomi seluruh kepentingan rakyatnya, tidak bisa berbisnis seperti ini,” tegasnya.
Sebab kata dia, Dinas Kesehatan berdalih bahwa uang hasil rapid antigen itu tidak bisa disetorkan ke kas daerah. Karena, itu adalah merupakan rapid mandiri. ” Nah, jika disebut rapid mandiri sementara itu dilaksanakan pemerintah daerah dalam hal ini Dinkes maka itu adalah praktek bisnis,” ujarnya.
Olehnya, mengenai hal tersebut perlu adanya konfirmasi kepada kepala Dinas Kesehatan. “Kalau ini berbayar karena alasan rapid mandiri dan dilaksanakan Dinas Kesehatan, berarti Dinas Kesehatan telah berbisinis dengan rakyatnya,” ucap Fadli.
Sementara, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Parigi Moutong, Ellen Ludya Nelwan mengatakan, rapid antigen berbayar itu dilakukanya dengan alasan dalam keadaan urgen.
“Ini kan urgen, sementara kalau kita menunggu rapid yang dipesan kan lama,” kata Ellen.
Ketika ditanyakan, jika memang keadaan urgen kenapa tidak menggunakan rapid antigen yang ada di Puskesmas terdekat di kota Parigi? Ia mengatakan, bahwa pihaknya belum bisa memastikan jika di Puskesmas ada stok rapid antigen tersedia.
“Karena di Puskesmas itu saya belum tahu berapa sisa stok di sana,” sebut Ellen.
Kata Ellen, rapid antigen berbayar yang dilakukanya terhadap peserta ujian saat itu adalah rapid mandiri. Sementara, dalam pelaksanaannya tidak melibatkan petugas kesehatan dari Puskesmas.
“Iya tidak melibatkan pihak tenaga kesehatan dari Puskesmas. Karena mereka gencar melakukan vaksinasi, sehingga kami dari dinas sebagai tim pelaksananya,” akunya.
Ellen berjanji, akan menggantikan rapid antigen bantuan yang telah terpakai tersebut, sesuai dengan jumlah peserta yang diperiksa pada saat itu. Kemudian, dana yang terkumpul dari hasil rapid antigen menurutnya telah gunakan untuk pembelian rapid antigen pengganti.
“Itu dana rencana memang mau digantikan dan rapid itu sudah dipesan dan sedang dalam proses. Jadi rincian dana yang digantikan nanti sesuai dengan jumlah peserta yang diperiksa itu,” ujarnya. (asw/paluekspres)
Komersilkan Rapid Bantuan, DPRD Sebut Dinkes Parimo Berbisnis dengan Rakyatnya
