Kepala Perwakilan BI Sulteng Abdul Majid Ikram dalam capacity building bersama wartawan, Sabtu malam 11 Desember 2021 di Pulau Desa Mbokita Kecamatan Menui Kepulauan, Morowali. Foto: Hamdi Anwar/PE
PALUEKSPRES, PALU– Kepala Perwakilan (KPw) Bank Indonesia (BI) Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) Abdul Madjid Ikram menyebut, media merupakan salahsatu instrumen untuk memperluas informasi terkait kebijakan BI kepada masyarakat.”Gubernur BI berpesan pentingnya komunikasi dengan media untuk menjembatani informasi kebijakan BI,” jelas Abdul Majid Ikram, Jumat malam 10 Desember 2021 di pulau Desa Mbokita, Kecamatan Menui Kepulauan, Kabupaten Morowali.
Madjid mengemukakan kedepan pihaknya akan terus memperkuat sinergitas bersama media. Karena mengingat banyak kebijakan BI yang perlu diketahui masyarakat. Utamanya terkait penguatan pembauran kebijakan antara BI dan pemerintah.
BI menurutnya punya tiga pilar kebijakan utama dalam menjalankan fungsinya. Pertama soal kebijakan moneter. Kebijakan moneter berkaitan dengan upaya BI untuk menjaga stabilitas harga nilai tukar rupiah.
Kemudian kebijakan macro prudential yang dilakukan untuk menjaga sistem keuangan. Apalagi saat ini masyarakat sedang menghadapi likuiditas nasional.
“Terjadi kredit keras dari Perbankan dimana kebanyakan Bank menyalurkan ke surat berharga negara bukan untuk kredit. Nah, tantangan BI kedepan bagaimana perbankan bisa menyalurkan kredit minimal 20persen untuk UMkM,”paparnya.
Pilar ketiga yang akan digalakkan adalah stabilitas sistem pembayaran. Saat ini BI terus berupaya mendorong digitalisasi keuangan baik bagi masyarakat maupun transaksi keuangan pemerintahan.
“Pendemi Covid-19 sesungguhnya telah menjadi driver untuk memperkuat digitalisasi keuangan masyarakat,”hematnya.
Pada bagian lain Madjid menjelaskan bahwa kedepan tantangan yang berat adalah sekaitan dengan pertumbuhan ekonomi di Sulteng. Untuk bagaimana menyeimbangkan antara pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan pengurangan angka kemiskinan.
“Disaat ekonomi nasional jatuh, kita di Sulteng bertahan. Tapi tidak ada efek bagi masyarakat. Ini harus kita introspeksi bersama. Apakah karena masalah struktural, karena pertumbuhan ekonomi Sulteng ditopang bukan pada sektor penyerapan tenaga kerja,”jelasnya lagi.
“Ini anomali. Disaat ekonomi tumbuh baik, tapi angka kemiskinan tidak berkurang. Karenanya harus menjadi bahan kajian bersama,”pungkasnya. (mdi/paluekspres)
