Pemda Harus Perkuat Strategi Pertumbuhan Ekonomi dan Pengendalian Inflasi. Untuk mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi sekaligus mengendalikan inflasi di daerah, Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin meminta kepala daerah dan Forkopimda memperkuat langkah strategis dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2023.
“Di tengah ketidakpastian ekonomi global dan dinamika geopolitik, mari kita perkuat langkah langkah strategis. Guna memantapkan Rencana Kerja Pemerintah 2023,” pinta Wapres seperti dalam siaran pers biro Humas Setwapres.
Hal itu Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin sampaikan saat menutup secara resmi Rapat Koordinasi Nasional Kepala Daerah dan Forkopimda Tahun 2023, Selasa (17/01/2023).
Memasuki tahun politik di 2023 ini, Wapres juga berpesan untuk mengawal kehidupan demokrasi di setiap daerah yang sehat dan aman.
“Saya harapkan pula melalui forum ini muncul komitmen yang kuat dari seluruh kepala daerah dan Forkopimda untuk mengawal kebijakan strategis pemerintah. Khususnya penguatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan pengendalian inflasi,” harapnya.
Wapres juga mengapresiasi kepala daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dalam upaya pemulihan ekonomi nasional dan daerah.
Sebelumnya, Wakil Menteri Dalam Negeri John Wempi Wetipo melaporkan beberapa rumusan hasil Rakornas yang dibahas melalui diskusi panel para narasumber.
Dalam laporannya, Wempi menyebutkan bahwa untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan mengendalikan laju inflasi, hal pertama yang perlu di lakukan adalah mengoptimalkan belanja daerah dan penggunaan produk dalam negeri.
“Kedua, mengoptimalkan belanja daerah untuk program padat karya hingga tingkat desa,” sebutnya.
Ketiga, tutur Wempi, adalah dengan menjaga harga barang dan jasa, khususnya bahan bakar rumah tangga, tarif angkutan udara, beras, dan kebutuhan pokok lainnya.
Keempat, mendukung penuh gerakan nasional pengendalian inflasi pangan, keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif.
Kelima, sebut Wempi, adalah penguatan investasi dan hilirisasi pengelolaan sumber daya alam melalui digitalisasi untuk menciptakan ekosistem industri yang komprehensif, berdaya saing, dan efisien.
“Keenam, pemanfaatan Online Single Submission (OSS) berbasis resiko yang mencakup penerbitan perizinan berusaha di semua sektor termasuk penanaman modal,” urainya.
Tidak hanya itu, menurut laporan Wempi, percepatan reformasi birokrasi di daerah, sinergi program pusat dan daerah. Serta dukungan pembiayaan dalam penyediaan layanan transportasi juga perlu dilakukan.
“[Termasuk juga] pengembangan infrastruktur sosial ekonomi wilayah dalam rangka penyediaan dan peningkatan infrastruktur,” pungkasnya.
Hadir menjadi panelis dalam sesi diskusi panel terakhir pada Rakornas ini, di antaranya Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD.Juga Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono. Tampak juga Kepala BIN Budi Gunawan, serta Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh. (aaa/PaluEkspres)
