Palu, PaluEkspres.com – Penyelesaian pembangunan hunian tetap (Huntap) bagi penyintas bencana gempa bumi, tsunami dan likuefaksi 28 September 2018 di Sulawesi Tengah (Sulteng) yang dilaksanakan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Perumahan, masih terbentur permasalahan lahan di saat batas waktu tahap rehab rekon tinggal menyisakan waktu beberapa bulan kedepan, tepatnya bulan Juni 2024.
Sehingga, pembangunan 1.321 unit Huntap untuk tahap 2B yang tersebar di tiga lokasi yaitu Tondo II, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu sebanyak 1.055 unit, Sibalaya Selatan Kabupaten Sigi sebanyak 120 unit, dan Bangga Dusun 2 Kabupaten Sigi sebanyak 146 unit, progres pelaksanaannya masih sekitar 68 persen. Sebanyak 67 kepala keluarga (KK) berpotensi belum memperoleh pengadaan tapak hunian untuk lokasi pembangunan Huntap Tondo II.
“Progres Pembangunan untuk paket IIB yang dilaksanakan oleh Adi Karya sudah mencapai 68 persen,” kata Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sulawesi II, Bahtiar pada Media Gathering: Membangun Sinergi Pers Dengan Pemangku Kepentingan Dalam Proyek Penyediaan Perumahan Dan Infrastruktur Perumahan Pascabencana di Sulawesi Tengah, Kamis (29/11/2023) di Kota Palu.
Bahtiar menjelaskan, kendala teknis sehingga progres pelaksanaan pembangunan Huntap 2B baru mencapai 68 persen karena terbentur kendala permasalahan lahan di lokasi pembangunan Tondo II, khususnya di Zona 2 A2. Menurutnya, saat BPPP akan mulai membersihkan lahan untuk lokasi pembangunan, muncul klaim kepemilikan lahan dari warga setempat sehingga proses pembangunannya dihentikan.
“Itu persoalan-persoalan yang kita hadapi di lapangan,” ujarnya.
Akibat penghentian proses pembangunan di lokasi tersebut lanjutnya, sebanyak 67 unit Huntap berpotensi tak bisa direalisasikan pembangunannya karena persoalan lahan. Sehingga, tersisa 992 unit yang bisa direalisasikan pembangunannya dari total 1.055 unit rencana pembangunan di lokasi Tondo II.
“Ada sisa dari situ kita mau alihkan ke Talise, tapi sampai sekarang juga belum ada realisasi, apakah karena terkait dari (klaim lahan) dari masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, pembangunan Huntap di Talise yang dilakukan oleh PT PP, progress pembangunannya sudah mencapai 99 persen fisik. Dan, setelah dilakukan penyempurnaan, progresnya hampir sudah sempurna. Bahkan, laporannya sudah diupayakan percepatan penghunian dan ada sekitar 400 unit yang sudah bisa segera dihuni.
Sedangkan pembangunan Huntap di lahan Petobo yang dikerjakan oleh Nindia Karya dan Waskita, sebanyak 644 unit sudah siap huni. “Kalau di sana (Petoba), pembangunan Huntapnya sudah 100 persen fisik. Saya fikir untuk di Petobo tidak ada masalah,” ujarnya.
Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Sulawesi Tengah, Sahabuddin mengakui, ada kendala pada proses pembangunan Huntap khususnya di lokasi Tondo II. Di lokasi ini rencananya akan dibangun 1.055 unit Huntap. Awal pembangunannya kata Sahabuddin, tak ditemukan kendala dalam proses pembangunannya.
“Jadi pada awal tahun 2023, saya masih ingat, itu dilakukan groundbreaking. Dan, saya berfikir kalau ini ada yang demo akan gagal pembangunan Huntap tapi semua berjalan lancar,” ujarnya.
Seiring berjalannya waktu, di tengah proses pembangunan Huntap, tiba-tiba ada klaim lahan dari warga untuk lokasi pembangunan di zona 2A2. Di lokasi yang diklaim warga itu, rencananya akan dibangun sekitar 165 unit Huntap.
Makanya, kementerian PUPR membuat skenario dengan mengoptimalisasi dua lokasi Pembangunan Huntap yang berdekatan yaitu Tondo 2 dan Talise. Melalui kerja keras pihak PMC, sudah didapatkan formulasi dengan memindahkan 66 KK ke Talise. Sisanya, 92 KK di Tondo sehingga masih ada 67 KK yang belum diperoleh lokasi penempatannya akibat permasalahan lahan. (bid/paluekspres)
