JAKARTA, PALUEKSPRES.COM — Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemerintah akan menindak tegas perusahaan asing yang terbukti berkontribusi terhadap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah Indonesia, termasuk dengan mencabut izin usahanya.
Prabowo menyampaikan hal tersebut saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) 2026, Kamis (22/10).
Dalam kesempatan tersebut, Prabowo mengatakan bahwa pemerintah tengah menelusuri perusahaan-perusahaan yang diduga melanggar ketentuan terkait pengelolaan lahan dan pencegahan karhutla.
Berdasarkan temuan awal, pemerintah mendapati bahwa sejumlah perusahaan diduga berulang kali melakukan pelanggaran tersebut. Bahkan, Prabowo mengaku terkejut setelah mengetahui adanya satu korporasi yang diduga terlibat dalam kasus karhutla sebanyak 19 kali.
Menurutnya, perusahaan-perusahaan tersebut perlu diberi efek jera, salah satunya melalui pencabutan izin usaha.
“Siapa pun kalau dia melanggar, sudahlah, cabut saja! Saya enggak ragu-ragu, saya cabut saja nanti,” ujar Prabowo.
Ia menambahkan bahwa sejumlah korporasi yang diduga berulang kali melakukan pembakaran terindikasi merupakan perusahaan asing.
Menurutnya, hal ini ironis mengingat negara asal perusahaan-perusahaan tersebut kerap mempertanyakan penanganan karhutla oleh pemerintah Indonesia, meskipun pemerintah telah berupaya keras mengatasi persoalan tersebut.
Terkait hal itu, Prabowo menegaskan bahwa dirinya tidak segan mencabut izin usaha korporasi asing yang diduga terlibat dalam karhutla, termasuk perusahaan yang telah memperoleh konsesi lahan selama belasan tahun.
“Padahal, banyak yang bertanggung jawab (terhadap karhutla) adalah perusahaan-perusahaan mereka (luar negeri) yang di sini. Nanti pada saatnya kita umumkan nama-nama itu,” kata dia.
Dalam kesempatan yang sama, ia menjelaskan bahwa peristiwa tersebut menjadi pelajaran tentang pentingnya pengelolaan lahan hutan dan perkebunan di Indonesia oleh masyarakat Indonesia sendiri.
Menurutnya, masyarakat Indonesia memiliki kecintaan terhadap Tanah Air sehingga tidak akan tega merusak alam yang menjadi sumber penghidupan mereka.
“Saya yakin, orang Kalimantan hidupnya dari tanah dan hutan, tidak mungkin rela hutannya terbakar. Dia hidup di situ, tapi dia yang menderita, anak-anak yang menderita. Tidak mungkin rakyat setempat (yang melakukan karhutla),” jelas dia.
Prabowo menegaskan bahwa pemerintah akan terus memperbaiki tata kelola sumber daya alam sekaligus memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan izin usaha. Langkah ini merupakan bagian dari upaya memastikan kekayaan alam Indonesia dikelola secara bertanggung jawab dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Pemerintah, artinya pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah kota, sampai pemerintah desa. Kalau kita bicara pemerintah, kita harus tahu tanggung jawab kita kepada rakyat. Pemerintah itu bekerja untuk rakyat,” pungkasnya.
