PALU EKSPRES, JAKARTA – Setelah melalui proses panjang, hari ini (24/10/2017), DPR akan menggelar Rapat Paripurna untuk menentukan nasib Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) No 2 tahun 2017 tentang organisasi masyarakat (Ormas).
Melihat peta hasil rapat Komisi II DPR, kemarin (23/10/2017), keputusan sepertinya akan diambil melalui voting. Jika dalam voting nanti Gerindra, PKS, dan PAN walk out (WO), parpol koalisi Pemerintah tak mau ambil pusing.
Dapat rapat terakhir di Komisi II kemarin, PDIP, Golkar, Nasdem, dan Hanura mendukung penuh Perppu itu disahkan menjadi Undang-Undang. Kemudian, Demokrat, PKB, dan PPP, menerima dengan syarat. Sedangkan Gerindra, PKS, dan PAN konsisten menolak Perppu tersebut.
Dengan peta seperti itu, anggota Fraksi NasDem, Muchtar Luthfy A Mutty, memprediksi, pengambilan keputusan Perppu Ormas bakal dilalui dengan voting.
Namun begitu, dia tetap berharap musyawarah mufakat dapat terjadi di menit-menit akhir menjelang Rapat Paripurna DPR dilaksanakan.
“Pengambilan keputusan tingkat pertama (hasil rapat Komisi II), mayoritas fraksi setuju Perppu Ormas. Cuma, kami berharap, sebelum pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna, masih ada lobi-lobi sehingga keputusan yang diambil bisa musyawarah mufakat, walau kemungkinan itu kecil,” kata anggota Komisi II ini saat dihubungi, Senin (23/10/2017).
Kalaupun harus voting, Muchtar tidak masalah. Pihaknya yakin, mayoritas fraksi akan setuju Perppu Ormas disahkan menjadi Undang-Undang. “Voting enggak jadi masalah,” imbuhnya.
Dihubungi terpisah, anggota Fraksi PAN, Yandri Susanto, memastikan, pihaknya akan konsisten menolak Perppu Ormas. Fraksinya pun tidak takut kalah jika pengambilan keputusan Perppu Ormas dilakukan melalui mekanisme voting.
“Kalau sesuai dengan Tatib, (jika) tidak ada musyawarah mufakat, ya voting. Kalau ada satu orang atau fraksi tidak setuju, tetap voting. Itu sesuai dengan Tatib,” kata Wakil Ketua Komisi II ini.
Apakah jika voting PAN akan WO?
