Kebijakan itu juga membuat bingung dan membebani hati nurani kalangan sopir. Pasalnya pihak DLH meminta, sopirlah yang kemudian memutuskan untuk memilih salahsatu dari empat buruh yang harus dikeluarkan.
“Jujur saja kami tak kuasa melakukan itu. Tidak enak, karena umumnya buruh yang ada ini masih terikat keluarga satu sama lain,”keluhnya. Ragam menyebut, sopir dan buruh tidak pernah mempermasalahkan upah bulanan yang mereka terima. Meskipun kenaikan upah itu sebelumnya pernah direncanakan DLH Palu.
“Artinya, biar saja gaji tidak dikasih naik, asalkan jangan ada pengurangan tenaga. Kami hanya ingin bekerja nyaman,”sebutnya. Anggota Dekot Palu, Ustad Bei yang menerima langsung keluhan itu menyebut, Pemkot harusnya tidak mengurangi jumlah buruh tersebut.Karena prinsipnya Pemkot saat ini sedang fokus menggenjot program kebersihan kota.
“Yang harus dilakukan sebenarnya menambah jumlah buruh. Bukan malah mengurangi. Karena Pemkot saat ini ingin mewujudkan kebersihan kota,”jelas Bei. Bei pun kemudian secara pribadi keberatan perampingan jumlah buruh itu. Terlebih jika yang dikeluarkan adalah orang-orang pribumi suku kaili.
“Saya tidak ingin orang kaili disingkirkan. Karena saya yakin semua kalian ini adalah orang kaili,”tegasnya.
Karenanya Bei berjanji akan menindaklanjuti aspirasi itu dengan menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan dinas terkait. “Kami akan jadwalkan memanggil dinas terkait. Kalau bukan Senin atau Selasa pekan depan,”demikian Bei.
Setelah mendapat penjelasan, puluhan buruh kemudian bergerak menuju kantor DLH Palu untuk memarkir truck sampah. Mereka memutuskan mogok kerja. Sekretaris DLH Palu, Firman yang dikonfirmasi kemudian membenarkan rencana perampingan itu. Menurutnya, itu untuk menyesuaikan daftar penggunaan anggaran (DPA) pada DLH Palu tahun 2018. Bahwa anggaran honor buruh sampah telah ditetapkan hanya sebanyak 4 orang.
Menurutnya DPA itu telah diterbitkan dari badan perencanaan pembangunan daerah (Bappeda) Palu. Akan tetapi jelas Firman, perampingan alokasi itu sesungguhnya masih bisa diubah paling tidak dalam APBD perubahan. Menurut Firman pihaknya ingin melihat sejauh mana kemampuan buruh bekerja dengan jumlah orang dalam 1 unit truck dam.
“Kan kita belum lihat efektifnya apakah bisa atau tidak hanya dengan 3 buruh,”terang Firman. Harusnya sebut Firman, kebijakan itu dijalani saja dulu oleh sopir dan buruh. Jika ternyata memang tidak mampu, maka kebijakan menambah kembali jumlah buruh menjadi 4 orang bisa saja dilakukan.
Pihaknya pun kata Firman akan menjelaskan alasan dibalik perampingan itu dihadapan Dekot Palu saat RDP digelar nanti. “Nanti kita lihat bagaimana perkembangan hasil hearing,”pungkasnya.
(mdi/Palu Ekspres)
