PALU EKSPRES, PALU – Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Palu menargetkan penerimaan pajak bumi dan bangunan (PBB) tahun 2018 sebesar Rp14miliar. Target ini naik dari tahun sebelumnya yakni Rp13,5miliar. Asisten III Pemkot Palu, Muchlis menyebut, target itu naik lantaran Dispenda pada tahun 2017 silam berhasil memperoleh pemasukan PBB melampaui target. Tahun 2017, target penerimaan PBB dipatok hanya Rp13miliar namun berhasil terealisasi Rp14,8miliar. Atau sebesar 109,85persen.
Demikian Muchlis dalam kegiatan penyerahan surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT) dan daftar himpunan ketetapan pajak (DHKP) tahun 2019 kepada seluruh pejabat lurah dan perwakilan wajib pajak, Rabu 28 Februari 2018 di ruang Bantaya Kantor Wali Kota Palu.
Muchlis mewakili wali kota dalam kesempatan itu berharap capaian tersebut bisa dipertahankan bahkan lebih ditingkatkan. Karenanya dia meminta lurah dan camat turut memberi dukungan kegiatan penagihan di lapangan oleh petugas penagih.
“Target perolehan PBB tahun 2018 naik menjadi Rp14miliar. Ini tentu akan membutuhkan waktu dan kerja keras dari semua pihak utamanya dinas pendapatan Kota Palu,”harapnya.
Untuk itu pula kata Muchlis, bukti pembayaran pajak SPPT sedianya dibagikan sedari awal kepada lurah dan camat. Agar wajib memiliki kelonggaran waktu dalam proses pembayaran.
“Dan efektifnya, lurah kirimkan nama pendistribusian nama wajib pajak kepada RW dan RT agar SPPT sampai ke wajib pajak. Karena RT dan RW lebih memahani kondisi lapangan,”harapnya. Diapun meminta Dispenda Palu melaksanakan survey zona nilai tanah sebagai upaya peningkatan nilai pajak. “Itu akan menjadi dasar pertimbangan penetapan nilai jual objek pajak tahun 2019,”jelasnya.
Muchlis dalam kesempatan itu mengimbau lurah dan camat membantu suksesnya pelaksanaan penagihan di lapangan. “Mengajak masyarakat untuk taat pajak. Apalagi ada kemudahan pembayaran melalui loket. Loket mobile yag turun sesuai jadwal,”ujarnya.
Demikian kepada jajaran aparatur sipil negara (ASN). Muchlis berharap untuk memberi contoh wajib pajak yang patuh. Jangan sampai justru aparat sendiri yang tidak tertib. “Sampaikan hal teknis pembayaran PBB. Kerjasama tokoh adat dan masyarakat. Utamanya mengajak wajib pajak tidak menggunakan jasa calo,”pungkasnya.
(mdi/Palu Ekspres)
