“Masjid ini dibangun betul-betul hanya mengandalkan APBD Provinsi, dan bantuan dari beberapa masyarakat. Dan tidak ada kendala yang cukup berarti terkait pembebasan lahnnya. Sebagian besar merupakan wakaf, dan ada juga yang diganti rugi. Pemiliknya orang-orang sekitar sini, luas tanahnya hampir 5 hektare, yang jelas tidak ada komplain dan masyarakat ikhlas,” tuturnya.
Dibangun sejak tahun 1976, baru sekitar 24 tahun kemudian atau pada tahun 2000, Masjid Agung dapat berfungsi secara optimal. Pada saat itu, yang menjabat sebagai Gubernur Sulteng adalah HB Paliudju.
“Tapi mulai tahun 1980 sudah dipakai orang-orang untuk salat, meskipun baru seadanya dengan berlantai tanah,” tutur Helmy, yang menjabat sebagai Ketua Harian Pengurus Masjid Agung pada tahun 1992-2009.
Ia menambahkan, pembangunan Masjid Agung lebih maksimal dilaksanakan sekira tahun 1996 pada saat Abd. Aziz Lamadjido menjabat sebagai Gubernur Sulteng. Pada saat itu, ada program gotong royong yang melibatkan ratusan hingga ribuan warga Palu dan sekitarnya, yang dikoordinir langsung oleh pemerintah Kelurahan masing-masing.
Dalam sehari pekerjaan, bisa melibatkan hingga 300 orang relawan yang penjadwalan pekerjaannya digilir tiap Kelurahan. Para warga yang bekerja gotong royong tersebut, kata Helmy, bekerja tanpa diberi upah, murni merupakan kesadaran bersama saling membantu membangun Masjid yang diharapkan bisa menjadi kebanggaan masyarakat Sulteng.
“Sampai ada relawan yang meninggal dunia pada proses pembangunan itu, karena masih menggunakan sistem tradisional, dulu belum ada alat pengecor yang seperti sekarang digunakan, jadi masih pakai tali dengan ember, untuk mengecor hingga di bagian atas. Memang luar biasa gotong royongnya masyarakat waktu itu,” tuturnya lagi.
Selain itu, ia juga menegaskan bahwa sikap toleransi juga menjadi nilai positif dalam pembangunan Masjid Agung. Salah satunya tergambar dari turut aktifnya para keturunan Tionghoa, yang ikut serta menjadi panitia pembangunan Masjid.
MINIM MODEL, KONSTRUKSI KUAT
