PALU EKPSRES, PALU– Rumah potong hewan (RPH) di Kelurahan Tavanjuka Kecamatan Tatanga, disorot Wali Kota Palu Hidayat. Pasalnya saluran pembuangan limbah RPH tidak dalam kondisi normal. Menyebabkan warga sekitar terganggu akan limbah dan bau busuk dari kegiatan pemotongan.
Selain itu sampah dari kegiatan pemotongan tidak tertangani baik. Dibiarkan berserakan disekitar lokasi RTH. Kondisi itu ia dapati langsung saat meninjau lokasi RTH, Senin 9 Juli 2018. Hidayat yang hanya datang bersama seorang supir dan ajudannya turun langsung memeriksa kondisi saluran pembuangan limbah. Hasilnya, dia mendapati beberapa hal teknis yang tidak berjalan semestinya.
Semisal adanya penyumbatan saluran penyaringan darah sapi dalam instalasi pembuangan air limbah (IPAL). Kemudian pipa pembuangan hasil olahan limbah menuju sungai yang tidak memadai. Selanjutnya adalah , tidak adanya sistem pembuangan jeroan hewan yang memadai.
Hidayat juga menyoroti beberapa bangunan infrastruktur yang “mubasir’. Dibangun lantas tidak digunakan sesuai fungsinya. Contohnya bak penampungan air dan bak pencucian jeroan. Alhasil, air dari sumur suntik di lokasi RTH tidak dapat tertampung dan terbuang percuma.
“Pasti ini dibangun pakai anggaran yang tidak sedikit,”tegas Hidayat disela peninajuannya. Kedatangan wali kota ke RTH sendiri adalah untuk menindaklanjuti keluhan warga sekitar.
Dari temuan itu Hidayat mengaku akan memerintahkan dinas pekerjaan umum untuk mengalokasikan anggaran bagi perbaikan sarana RTH. Menurut dia, saluran pembuangan hasil penyaringan darah seharusnya diganti dengan pola drainase berbahan udit. Begitu sistem pipanisasi pembuangan lainnya harus ditambah dan diperbaharui. Termasuk pengadaan bak penampungan limbah jeroan Hidayat juga memerintahkan langsung pengelola RTH untuk berkoordinasi dengan Lurah Duyu sekaitan penanganan limbah jeroan.
Menurutnya limbah jeroan adalah bahan utama pakan lele. “Jadi limbah jeroan ini ditampung lalu koordinasikan dengan lurah Duyu. Agar limbah itu dimanfaatkan sebagai pakan lele,”jelasnya
Selanjutnya pengelola RTH sebut Hidayat mulai saat ini harus bersikap tegas untuk menolak jasa pemotongan yang tidak membayar retribusi. Sebab salah satu keluhan pengelola yakni adanya oknum pengusaha yang menolak bayar retribusi. “Kalau ada yang mengancam laporkan ke saya,”tegasnya.
Demikian halnya tenaga harian lepas (PHL). Hidayat meminta agar pihak RTH memecat PHL malas. Yang sejauh ini ia ketahui PHL RTH berjumlah 20 orang.
“Kalau ada yang malas pecat saja. Agar pengelolaan RTH lebih optimal. Jangan cuma banyak tenaga tapi kondisi kebersihan saja tak mampu ditangani,”pungkasnya.
(mdi/palu ekspres).
