PALU ESPRES, PALU– Kementerian sosial (Kemensos) RI mendorong percepatan realisasi penyaluran bantuan pangan non tunai (BPNT) dalam bentuk voucher belanja bagi keluarga penerima manfaat (KPM) program tersebut. Untuk Kota Palu jumlah KPM BPNT tercatat sebanyak 12.478 kepala keluarga (KK). Namun sejauh ini baru voucher itu baru terdistribusi pada sekitar 6.000 KK.
Koordinator tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK) Sulawesi Tengah, M Natsir menjelaskan, bulan Agustus 2018 mendatang seluruh KPM ditarget sudah menggunakan voucher belanja. Sementara distribusi voucher ditargetkan tuntas paling lambat Juli 2018. Distribusi Voucher dilakukan oleh Perbankan mitra pemrintah. Sebelumnya kata dia penyaluran bantuan sosial (Bansos) berupa beras sejahtera diberikan langsung melalui pemerintah kelurahan. “Jadi KPM yang selama ini menerima bantuan beras secara langsung di kelurahan akan dialihkan ke BPNT dalam bentuk voucher belanja,”jelas M Natsir. Menurut dia, voucher belanja BPNT tersebut senilai Rp110.000. KPM nantinya menggunakan voucher itu belanja di elektronik warong (e-warong). “Di Kota Palu sudah ada sekitar 18 e warong yang dibuka. Tersebar di seluruh kecamatan,”jelasnya.
Natsir menambahkan, sesuai peruntukannya, voucher itu hanya digunakan untuk belanja beras dan telur di e warong yang telah disediakan.
“Harapan kita KPM juga bisa menabung. Jadi nilai yang Rp110.000 itu tidak harus dibelanjakan habis,”pungkasnya. Terkait dengan rencana penyaluran BPNT, Dinas Sosial Kota Palu dan TKSK bersama BPJS Kesehatan menggelar rapat bersama, Senin 16 Juli 2018 di Kantor Wali Kota Palu. Sekretaris Kota (Sekkot) Palu Asri, dalam kesempatan itu meminta seluruh lurah di Kota Palu untuk melaporkan realisasi penyaluran BPNT untuk dua bulan terakhir. Sekaligus kata dia melaporkan pergerakan data KPM masing-masing kelurahan. Sebab, bisa jadi ujar Sekkot data itu berkurang atau bertambah. “Data itu harus divalidasi. Karena bisa jadi ada yang sudah pindah atau meninggal dunia,”katanya. Akurasi data KPM menurut Sekkot sangat penting. Karena dari sumber data yang valid, program BPNT kemudian bisa tepat sasaran. “Jangan nanti menjadi masalah dikemudian hari,”demikian Sekkot.
(mdi/palu ekspres).
