Budi Luhur Larengi. Foto: Dok
PALU EKSPRES, SIGI – DPRD Kabupaten Sigi membentuk tim yang akan berangkat ke Jakarta, untuk mengkonsultasikan atau membicarakan soal penyaluran dana stimulan.
“Inikan terjadi gejolak di tengah masyarakat mengenai penyaluran dana stimulan. Sehingga, kita berinisiatif membentuk tim yang akan berangkat ke Jakarta, tepatnya di Kementerian PUPR dan BPBD pusat untuk mengkonsultasikan atau membicarakan langsung apa yang menjadi aspirasi masyarakat terkait pennyaluran dana stimulan,” kata Anggota DPRD Kabupaten Sigi Budi Luhur Larengi, yang ditunjuk sebagai kordinator tim tersebut.
Moh.Rizal Intjenae. Foto: dok
Adapun yang menjadi aspirasi atau laporan masyarakat terhadap penyaluran dana stimulan kata Budi Luhur, yaitu mengenai mekanisme penyaluranya. Dimana masyarakat khususnya masyarakat yang sudah melakukan pembangunan atau merehab rumah yang rusak akibat bencana gempa, mereka maunya diberikan uang, bukan bahan bangunan.
“Ini yang jadi persoalan di tengah masyarakat yang sudah memperbaiki atau membangun rumahnya, maunya mereka itu dana stimulannya diberikan berupa uang, bukan bahan bangunan. Sehingga, persoalan inilah yang coba kita perjuangan dan sampaikan ke pemerintah pusat,” ujarnya, Rabu 26 Juni 2019.
Lanjut kata Budi Luhur, BPBD Kabupaten Sigi sebagai instansi yang menangani penyaluran dana stimulan, tidak dapat berbuat apa-apa terkait hal itu. Karena mereka juga berpatokan pada Juklak dan Juknis penyaluran dana stimulan yang diberikan pemerintah pusat.
Ketua DPRD Kabupaten Sigi, Moh. Rizal Intjenae, yang akan memimpin langsung tim tersebut menambahkan, tim bentukan DPRD ini akan didampingi pihak BPBD dan Dinas PUPR Kabupaten Sigi, berangkat ke jakarta untuk mengkonsultasikan atau membicarakan persoalan tersebut.
“Rencananya, Selasa depan tim beserta pihak BPBD dan Dinas PUPR akan berangkat ke Jakarta menemui pihak kementerian PUPR dan BPBD untuk membicarakan lebih lanjut soal juklak dan juknis penyaluran dana stimulan,” ujarnya.
Karena aspirasi yang masuk ke DPRD Sigi lanjutnya, penyaluran dana stimulan bagi warga yang sudah membangun rumahnya diberikan bantuan dana stimulan berupa uang. Sedangkan masyarakat yang belum melakukan pembangunan rumahnya, tetap saja diberikan bantuan berupa bahan bangunan dana stimulannya.
Namun menurut Rizal, pengambil kebijakan terkait aspirasi masyarakat tersebut ada di Pemerintah Pusat. Oleh karena itu, kata politisi Golkar ini, lembaga DPRD harus berangkat ke Jakarta menemui pihak Kementerian PUPR dan BPBD Pusat, sebagai lembaga yang menaungi penyaluran dana stimulan, agar bisa merubah kebijakanya soal penyaluran dana stimulan.
“Inikan yang nanti kita sampaikan apa yang terjadi di lapangan, berdasarkan laporan dan aspirasi masyarakat. Yah mudah-mudahan saja bisa disahuti, nanti kita sampaikan lebih lanjut apa hasil pertemuan kita di kementrian PUPR dan BPBD pusat soal penyaluran dana stimulan ini,” katanya. (mg4)
