PALUEKSPRES, JAKARTA– Pemberian ASI eksklusif diindikasikan sebagai salah satu pendorong kuat penurunan prevalensi stunting pada bayi di Indonesia. Data ini berdasarkan hasil Studi Analisis Dekomposisi Program Penurunan Stunting 2018-2019 yang dipaparkan Prof. Dr.dr. Abdul Razak Thaha, M.Sc dalam sesi: “Mengupas Efektivitas Intervensi Stunting: Studi Analisis Dekomposisi Program Penurunan Stunting 2018-2019” dalam rangkaian Rakornas bertema Bergerak Bersama untuk Penurunan Stunting, yang diselenggarakan secara daring oleh Setwapres, Selasa, 24 Agustus 2021.
“Pendorong kuat lainnya antara lain, usia dan jenis kelamin, keberadaan ART merokok, fasilitas cuci tangan dengan air dan sabun, serta status sakit,” tandas Prof Abdul Razak Thaha dalam siaran pers yang diterima Palu Ekspres dari Tim Percepatan Pencegahan Anak Kerdil (Stunting)/ TP2AK, Selasa.
Stunting adalah keadaan dimana tinggi badan anak lebih pendek dibanding tinggi badan anak seusianya. Di Indonesia, kasus stunting masih cukup tinggi disebabkan kekurangan gizi kronis.
Indonesia adalah salah satu negara dengan beban stunting yang masih tinggi. Data Riskesdas tahun 2018 menunjukkan prevalensi stunting sebesar 30,8%. Merujuk data integrasi Susenas-SSGBI 2019 yang dipublikasikan pada bulan September 2019, prevalensi stunting balita turun menjadi 27,67%, atau turun sebesar 3,13 persen.
Padahal prevalensi stunting pada balita adalah sebagai salah satu indikator mengukur terpenuhinya layanan dasar dalam upaya meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing.
“Terdapat hal menarik dari studi ini karena mengapa MPASI dan imunisasi menjadi faktor kontributor rendah dalam penurunan prevalensi stunting, padahal dua faktor ini sangat penting dalam menjadi pendorong besar dalam penurunan prevalensi stunting,” tambah Prof Razak, ahli Gizi dari Universitas Hasanuddin itu.
Selanjutnya dijelaskan bahwa bila benar penurunan prevalensi stunting 2018 ke 2019 (3,13%) disebabkan oleh faktor pendorong yang diidentifikasi dalam studi tersebut, maka pemerintah dapat mengakselerasi penurunan prevalensi stunting sampai 2014 melalui program-program yang berdasarkan penguatan variabel-variabel yang ada.
Dalam paparannya, Prof Razak juga menjelaskan bahwa menurut WHO, untuk mencapai target penurunan stunting global 40% tahun 2025, setiap negara hendaknya mencapai Annual Average Rate of Reduction (AARR) stunting sebesar 3,9% per tahun.
Sedangkan menurut Global Nutrition Report tahun 2020 menunjukkan stunting secara global saat ini mencapai AARR 2,2%. Jadi penurunan prevalensi berdasarkan studi analisis dekomposisi ini sangat beralasan dan terjadi di banyak negara.
Sebagai langkah ke depan, diperlukan analisa lanjutan atas hasil studi dekomposisi penurunan stunting ini agar indentifikasi terhadap faktor-faktor pendukung dan penghambat penurunan stunting dapat dilakukan lebih mendalam.
Pemerintah dapat mengambil kebijakan berdasarkan Studi Analisis Dekomposisi Program Penurunan Stunting 2018-2019 dan bersama semua pihak terkait juga harus berani mengoreksi dan memperbaiki berbagai penghambat sehingga mampu mengubah pendorong sedang dan kecil menjadi pendorong kuat.
Sementara itu, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan, Setwapres, Suprayoga Hadi mengatakan penurunan prevalensi stunting sebesar 3,13 persen dalam setahun menjadi sebuah harapan besar.
Namun kata dia, penurunan tersebut menimbulkan pertanyaan dari berbagai pihak, terkait dengan faktor yang mendorong penurunan stunting pada tahun 2019.
“Menjawab pertanyaan tersebut, dilakukan analisa untuk melihat determinan yang memberikan kontribusi terbesar terhadap penurunan prevalensi stunting,” kata Suprayoga Hadi saat membuka sesi tersebut.
Setwapres, bersama bersama BPS bekerja sama dengan ICONS (Indonesian Center for Nutrition Studies) Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin menyelenggarakan studi analisa dekomposisi terhadap penurunan prevalensi sebesar 3,13% pada tahun 2018 ke 2019. Studi ini menunjukkan adanya determinan pendorong kuat, sedang dan lemah terhadap penurunan prevalensi stunting di periode tersebut.
“Hasil analisis studi dekomposisi dapat dijadikan salah satu acuan bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam menyusun program kegiatan terhadap hal-hal yang memiliki kontribusi nyata dalam percepatan penurunan stunting sebesar 14% pada tahun 2024,” tutup Suprayoga. (aaa/pe)
