Senin, 23 November 2026

Walau Tak Berbadan Hukum, Ormas Bisa Daftar Pemantau Pemilu

Walau Tak Berbadan Hukum, Ormas Bisa Daftar Pemantau Pemilu
Ilustrasi Pemantau pemilu. Foto: Istimewa

Organisasi Masyarakat (Ormas) yang belum memiliki badan hukum diberi akses untuk mendaftar sebagai pemantau Pemilu. Hal itu tertuang dalam salah satu poin Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) tentang Pemantau Pemilu.

Pemberian akses kepada Ormas belum berbadan hukum tersebut, untuk mengakomodir atas banyaknya aspirasi komunitas yang ingin terlibat sebagai pemantau penyelenggara pemilu tapi belum memiliki badan hukum.

Sebelumnya, Ormas yang tidak berbadan hukum tidak bisa terlibat sebagai pemantau Pemilu merujuk Bab II tentang Persyaratan Pemilu, pasal 2 ayat (1) sampai ayat (3) Peraturan Bawaslu Nomor 4 Tahun 2018. Aturan tersebut kemudian diubah melalui Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2023 yang termuat pada pasal 2 ayat (2) Perbawaslu Nomor 1 tahun 2023:

Selain pemantau Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemantau Pemilu dapat berupa organisasi kemasyarakatan tidak berbadan hukum yang terdaftar pada Pemerintah atau pemerintah daerah.

Terobosan ini merujuk pada ketentuan pasal pasal 435 ayat (2) dan pasal 437 ayat (2) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang mencantumkan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dari Pemerintah atau pemerintah daerah sebagai salah satu kelengkapan persyaratan administrasi pemantau Pemilu.

SKT adalah surat keterangan bagi Ormas tidak berbadan hukum yang terdaftar di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) sehingga dimaknai Ormas yang tidak berbadan hukum namun terdaftar di Kesbangpol, bisa mendaftar sebagai pemantau Pemilu. Melalui Perbawaslu ini, pintu partisipasi masyarakat untuk menjadi Pemantau Pemilu dibuka seluas-luasnya.

Syarat Menjadi Pemantau Pemilu Berdasarkan Perbawaslu No 1 Tahun 2023, Pemantau Pemilu harus memenuhi 3 persyaratan yakni a) bersifat independen; b) mempunyai sumber dana yang jelas, dan c) teregistrasi dan memperoleh izin dari Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan cakupan wilayah pemantauannya. Registrasi ini dibuktikan melalui akreditasi Pemantau.

Dalam melakukan pendaftaran pemantau, organisasi masyarakat/komunitas memuat 7 kelengkapan administrasi yang terdiri dari: a) profil organisasi/Lembaga; b) memiliki surat keterangan terdaftar dari pemerintah atau pemerintah daerah, atau memiliki pengesahan badan hukum yayasan atau badan hukum perkumpulan, c) nomor pokok wajib pajak organisasi/lembaga, d) nama dan jumlah anggota pemantau Pemilu, e) alokasi anggota pemantau Pemilu yang akan ditempatkan ke daerah, f) rencana dan jadwal kegiatan pemantauan serta daerah yang ingin dipantau; dan g) nama, surat keterangan domisili, dan pekerjaan penanggung jawab pemantau Pemilu yang dilampiri pas foto diri terbaru.

Bawaslu pun membuka meja layanan pemantau kantor Bawaslu masing-masing daerah, jika lembaga yang akan mendaftar mengalami kesulitan registrasi. Setelah kelengkapan administrasinya memenuhi syarat, maka dalam waktu paling lama 14 hari, lembaga tersebut akan diberikan akreditasi Pemantau Pemilu.

Jumlah Lembaga Pemantau Pemilu Tahun 2024 Hingga saat ini (2/2/2023), jumlah pemantau nasional yang terakreditasi di Bawaslu sebanyak 37 lembaga, jumlah pemantau lokal provinsi sebanyak 8 lembaga, dan jumlah pemantau lokal kabupaten/kota sebanyak 26 lembaga. Jumlah ini diproyeksikan akan mengalami peningkatan hingga akhir masa pendaftaran pada H-7 hari pemungutan suara.

Daftar Pemantau Nasional

1. Pemuda Muslimin Indonesia (PMI)

 2. Jaringan Pendidikan Pemilih Untuk Rakyat (JPPR)

3. Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII)  

4. Laskar anti korupsi indonesia (LAKI)

5. Netfid Indonesia

6. Pemantau Demokrasi Pelita Sayap Putih

7. Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI)

8. Perludem

9. Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI)

10. Lembaga studi visi nusantara (Vinus)

11. Lentera Studi Pemuda Indonesia (LSPI)

12. KORPS HMI-WATI pengurus besar himpunan mahasiwa islam (KOHATI PB HMI)

13. Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI)

14. Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI)

15. Progressive Democracy Watch (PRODEWA)

16. Poros Sahabat Nusantara (POSNU)

17. Rumah Pemberdayaan Indonesia

18. Pijar Kedilan

19. Dewan Pimpinan Pusat Peduli Keadilan Rakyat (DPP PKR)

20. KIPP Indonesia

21. Parwa Institute

22. Gerakan Pemuda Marhaenis

23. Kopel Indonesia

24. Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (DPP IMM)

25. PMKRI

26. Fata Institute

27. Jaringan Rakyat untuk Demokrasi dan Pemilu (JRDP)

28. Laskar Anak Bangsa Anti Korupsi Indoensia (LABAKI)

29. Forum Demokrasi Milenial (FDM)

30. Democracy And Electoral Empowertment Partnership (DEEP)

31. Komite Independen Sadar Pemilu (KISP)

32. Forum Strategis Pembangunan Sosial (FORES)

33. Asa Indonesia

34. Komite Pencegahan Korupsi Jawa Barat (KPK Jabar)

35. Indonesia Youth Epocentrum

36. Perhimpunan Indonesia untuk Buruh Migrant (Migrant Care)

37. Kata Rakyat. (bid/paluekspres)

Pengalaman Pengguna Game Penghasil Saldo DANA Lebih Cepat Adaptif Dan Efisien Dibawa Oleh Inovasi Teknologi
Pergeseran Mutu Produksi Kosmetik Terdeteksi Lebih Akurat Berkat Aliran Data Langsung
Pengalaman Pengguna Semakin Responsif Adaptif Dan Efisien Berkat Perkembangan Teknologi Modern
Momentum Tetap Terarah Dan Terkendali Dipertahankan Melalui Taktik Mode Pemburu Sic Bo Live
Keputusan Tetap Terukur Dalam Game Online Dipertahankan Melalui Pengelolaan Modal Cerdas
Kapitalisasi Pasar Dan Inovasi Kasino Online Berubah Di Tengah Disrupsi Teknologi Modern
Strategi Baru Untuk Meningkatkan Keunggulan Kompetitif Dibuka Melalui Business Model Canvas Mahjong Ways
Kualitas Sistem Mahjongways Kasino Online Dipahami Melalui Identifikasi Nilai Pembayaran Game Penghasil Saldo DANA
Perspektif Baru Dalam Menganalisis Perkembangan Mahjong Ways Dibuka Melalui Modernisasi Strategi
Kasino Menjadi Studi Sistem Informasi Bagi Mahasiswa Melalui Pelatihan Enterprise Architecture
Mahjongways Kasino Online Dijadikan Acuan Strategi Marketing dalam Lingkungan Pemerintahan
Keamanan Informasi Jadi Fondasi Utama Layanan Konsultasi Kosmetik Berbasis Teknologi
Teknologi Pemantauan Membantu Mengukur Frekuensi Pembayaran secara Lebih Objektif dan Terukur
Kajian Statistik Pola RTP Menyoroti Perkembangan Teknologi Neural Sintetis Regulatoris
Simulasi Statistik Membuka Pendekatan Baru Memahami Mahjong Game Sungai Penuh secara Terukur
Statistik Objektif Membantu Membaca Pola Mahjong Game Sungai Penuh dengan Lebih Rasional
Strategi Mahjong Game Sungai Penuh Makin Terarah melalui Pendekatan Statistik Modern
Pendekatan Data Objektif Membantu Mengkaji Mahjong Game Saldo DANA Sungai Penuh secara Lebih Terstruktur
Mahjong Game Sungai Penuh Dikaji lewat Simulasi Statistik untuk Membaca Pola Aktivitas
Aturan Mahjong Digital dari Dua Kartu Awal hingga Penentuan Rentang Nilai Game Penghasil Saldo DANA
Pendekatan Adaptif MahjongWays Kasino Online Membantu Menjaga Keseimbangan Anggaran Hiburan
Kemunculan Simbol Unik MahjongWays Kasino Online Perlu Dibaca Secara Lebih Rasional
Mahjong Ways Menarik Minat Pemain di Tengah Ketatnya Persaingan Game Digital
Pengaturan Tempo MahjongWays Kasino Online Tidak Menentukan Munculnya Kombinasi Khusus
Starlight Princess Kembali Merebut Perhatian Pemain MBG Berkat Daya Tariknya
Membaca Pola Mahjong Ways dan Tren Permainan Lewat Data Saldo DANA Terbaru
Disiplin Mental MahjongWays Kasino Online Membantu Mencegah Keputusan Finansial yang Terlalu Impulsif
Mengenal Sweet Bonanza sebagai Game Digital Online dengan Tema Manis yang Menarik
Rotasi Awal MahjongWays Kasino Online Bukan Tolok Ukur Kemurahan Sistem Permainan
Menelusuri Strategi Terbaik dalam Bermain Game Penghasil Saldo DANA Secara Lebih Mendalam