Organisasi Masyarakat (Ormas) yang belum memiliki badan hukum diberi akses untuk mendaftar sebagai pemantau Pemilu. Hal itu tertuang dalam salah satu poin Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) tentang Pemantau Pemilu.
Pemberian akses kepada Ormas belum berbadan hukum tersebut, untuk mengakomodir atas banyaknya aspirasi komunitas yang ingin terlibat sebagai pemantau penyelenggara pemilu tapi belum memiliki badan hukum.
Sebelumnya, Ormas yang tidak berbadan hukum tidak bisa terlibat sebagai pemantau Pemilu merujuk Bab II tentang Persyaratan Pemilu, pasal 2 ayat (1) sampai ayat (3) Peraturan Bawaslu Nomor 4 Tahun 2018. Aturan tersebut kemudian diubah melalui Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2023 yang termuat pada pasal 2 ayat (2) Perbawaslu Nomor 1 tahun 2023:
Selain pemantau Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemantau Pemilu dapat berupa organisasi kemasyarakatan tidak berbadan hukum yang terdaftar pada Pemerintah atau pemerintah daerah.
Terobosan ini merujuk pada ketentuan pasal pasal 435 ayat (2) dan pasal 437 ayat (2) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang mencantumkan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dari Pemerintah atau pemerintah daerah sebagai salah satu kelengkapan persyaratan administrasi pemantau Pemilu.
SKT adalah surat keterangan bagi Ormas tidak berbadan hukum yang terdaftar di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) sehingga dimaknai Ormas yang tidak berbadan hukum namun terdaftar di Kesbangpol, bisa mendaftar sebagai pemantau Pemilu. Melalui Perbawaslu ini, pintu partisipasi masyarakat untuk menjadi Pemantau Pemilu dibuka seluas-luasnya.
Syarat Menjadi Pemantau Pemilu Berdasarkan Perbawaslu No 1 Tahun 2023, Pemantau Pemilu harus memenuhi 3 persyaratan yakni a) bersifat independen; b) mempunyai sumber dana yang jelas, dan c) teregistrasi dan memperoleh izin dari Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan cakupan wilayah pemantauannya. Registrasi ini dibuktikan melalui akreditasi Pemantau.
Dalam melakukan pendaftaran pemantau, organisasi masyarakat/komunitas memuat 7 kelengkapan administrasi yang terdiri dari: a) profil organisasi/Lembaga; b) memiliki surat keterangan terdaftar dari pemerintah atau pemerintah daerah, atau memiliki pengesahan badan hukum yayasan atau badan hukum perkumpulan, c) nomor pokok wajib pajak organisasi/lembaga, d) nama dan jumlah anggota pemantau Pemilu, e) alokasi anggota pemantau Pemilu yang akan ditempatkan ke daerah, f) rencana dan jadwal kegiatan pemantauan serta daerah yang ingin dipantau; dan g) nama, surat keterangan domisili, dan pekerjaan penanggung jawab pemantau Pemilu yang dilampiri pas foto diri terbaru.
Bawaslu pun membuka meja layanan pemantau kantor Bawaslu masing-masing daerah, jika lembaga yang akan mendaftar mengalami kesulitan registrasi. Setelah kelengkapan administrasinya memenuhi syarat, maka dalam waktu paling lama 14 hari, lembaga tersebut akan diberikan akreditasi Pemantau Pemilu.
Jumlah Lembaga Pemantau Pemilu Tahun 2024 Hingga saat ini (2/2/2023), jumlah pemantau nasional yang terakreditasi di Bawaslu sebanyak 37 lembaga, jumlah pemantau lokal provinsi sebanyak 8 lembaga, dan jumlah pemantau lokal kabupaten/kota sebanyak 26 lembaga. Jumlah ini diproyeksikan akan mengalami peningkatan hingga akhir masa pendaftaran pada H-7 hari pemungutan suara.
Daftar Pemantau Nasional
1. Pemuda Muslimin Indonesia (PMI)
2. Jaringan Pendidikan Pemilih Untuk Rakyat (JPPR)
3. Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII)
4. Laskar anti korupsi indonesia (LAKI)
5. Netfid Indonesia
6. Pemantau Demokrasi Pelita Sayap Putih
7. Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI)
8. Perludem
9. Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI)
10. Lembaga studi visi nusantara (Vinus)
11. Lentera Studi Pemuda Indonesia (LSPI)
12. KORPS HMI-WATI pengurus besar himpunan mahasiwa islam (KOHATI PB HMI)
13. Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI)
14. Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI)
15. Progressive Democracy Watch (PRODEWA)
16. Poros Sahabat Nusantara (POSNU)
17. Rumah Pemberdayaan Indonesia
18. Pijar Kedilan
19. Dewan Pimpinan Pusat Peduli Keadilan Rakyat (DPP PKR)
20. KIPP Indonesia
21. Parwa Institute
22. Gerakan Pemuda Marhaenis
23. Kopel Indonesia
24. Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (DPP IMM)
25. PMKRI
26. Fata Institute
27. Jaringan Rakyat untuk Demokrasi dan Pemilu (JRDP)
28. Laskar Anak Bangsa Anti Korupsi Indoensia (LABAKI)
29. Forum Demokrasi Milenial (FDM)
30. Democracy And Electoral Empowertment Partnership (DEEP)
31. Komite Independen Sadar Pemilu (KISP)
32. Forum Strategis Pembangunan Sosial (FORES)
33. Asa Indonesia
34. Komite Pencegahan Korupsi Jawa Barat (KPK Jabar)
35. Indonesia Youth Epocentrum
36. Perhimpunan Indonesia untuk Buruh Migrant (Migrant Care)
37. Kata Rakyat. (bid/paluekspres)
