Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Tengah melaksanakan Diseminasi Program Perlindungan Bahasa dan Sastra di Sulawesi Tengah, Senin (8/5/2023), di Hotel Best Western Coco Palu.
Kegiatan untuk Revitalisasi Bahasa Daerah dalam rangka penguatan Program Merdeka Belajar episode 17, dihadiri Anggota DPR RI Dapil Sulawesi Tengah, Sakinah Aljufri dan Staf Ahli Anggota DPR RI, Setiawan, SE, MM.
Kepala Balai Bahasa Provinsi Sulteng, Dr. Asrif, M. Hum saat membuka kegiatan yang diikuti sekitar 100 peserta dari unsur pemerintah daerah, tokoh masyarakat, praktisi pendidikan, kepala sekolah, pengawas, guru, akademisi dan perwakilan UPT Kemendikbud tersebut, mengatakan, tak ada satupun bahasa daerah di Sulteng yang berstatus aman saat ini.
“Jadi tidak ada satupun bahasa daerah kita yang baik-baik saja. Seluruh bahasa daerah kita sedang sakit, bahkan agak parah (kondisi penyakitnya),” kata Dr. Asrif sembari memandang kepada Anggota Komisi X DPR RI Hj. Sakinah Aljufri yang hadir pada kegiatan tersebut.
Bahasa Kaili kata Asrif, salah satu bahasa daerah di Sulteng yang mengalami kondisi sakit yang cukup parah. Banyak etnis Kaili yang sudah tak mengetahui lagi bahasa Kaili dan sudah tak mampu lagi menuturkannya.
Penyebab degradasi bahasa Kaili tersebut adalah putra putri Kaili itu sendiri. “Suami istri orang Kaili, anaknya tidak tahu bahasa Kaili. Balajar bahasa Kaili seperti dosa. Siapa lakukan itu, adalah kita sendiri,” katanya.
Bahasa daerah lainnya di Sulteng yang serupa kondisinya dengan bahasa Kaili adalah bahasa Pamona, Bahasa Banggai, dan Bahasa Saluan. Sementara penutur ke empat bahasa daerah ini cukup luas. Penutur bahasa Kaili terdapat di wilayah Donggala, Sigi, Kota Palu, hingga Parigi Moutong. Penutur bahasa Pamono terdapat di wilayah tengah Provinsi Sulteng, di antaranya Kabupaten Poso. Sedangkan penutur bahasa Banggai terdapat di Kabupaten Banggai Laut dan Banggai Kepulauan. Dan, penutur bahasa Saluan terdapat di wilayah Kabupaten Banggai.
“Pertemuan kita pada saat ini bukan hanya untuk Bahasa Kaili. Wilayah Sulteng itu sangat luas. Kita akan membahas bagaimana itu bahasa Pamona, bahasa Saluan, dan bahasa Banggai,” ujarnya.
Mengapa pada 2023 ini, Balai Bahasa Provinsi Sulteng hanya memprogramkan pada empat bahasa daerah tersebut? Pertama, empat bahasa itu penuturnya cukup besar di Sulteng. Kedua, jumlah sumber daya manusia yang ada di Balai Bahasa Sulteng sangat terbatas, tak bisa menjangkau seluruh wilayah Sulteng yang begitu luas.
Makanya, Asrif meminta kepada Hj Sakinah Aljufri sebagai wakil Sulteng di Komisi X DPR RI untuk memperjuangkan penambahan SDM di Balai Bahasa Sulteng.
“Kita meminta kepada ibu ustadzah, tahun depan kalau bisa 10 bahasa yang jadi perhatian pemerintah. Tanpa dukungan dari Komisi IX di mana di dalamnya terdapat wakil dari Sulteng, maka mustahil bahasa daerah kita yang sudah berada pada taraf kondisi sakit bisa diobati,” pintanya.
Ia juga meminta dukungan pemerintah daerah. Tanpa komitmen dari pemerintah daerah, mustahil program kementerian akan berjalan.
“Program Kementerian tidak akan berjalan jika pemerintah daerah tidak peduli dengan bahasa daerah,” ujarnya. (bid/paluekspres)
