Jakarta, PaluEkspres.com – Kementerian Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia akan meluncurkan program nasional bertajuk Percepatan Musyawarah Desa/Kelurahan Khusus Pembentukan Koperasi Merah Putih di Kota Palu, Sulawesi Tengah. Acara peluncuran dijadwalkan berlangsung pada Kamis, 22 Mei 2025, pukul 09.00 Wita, bertempat di Gelora Bumi Kaktus.
Langkah ini merupakan bagian dari tindak lanjut atas Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Pemerintah menilai pembentukan koperasi sebagai pilar utama penguatan ekonomi masyarakat dari tingkat akar rumput.
Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Suharyanto, dalam surat undangan resmi bernomor S-197/SES.M.PANGAN/UND/05/2025 tertanggal 16 Mei 2025, menjelaskan pentingnya pelibatan lintas sektor dalam dialog ini.
“Sehubungan dengan pelaksanaan Instruksi Presiden, maka dipandang perlu untuk melaksanakan dialog pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan,” tulisnya.
Dialog akan dihadiri oleh para wakil menteri serta perwakilan dari kepala daerah, kepala desa, pendamping profesional, hingga notaris. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, yang juga bertugas sebagai Wakil Ketua II Satuan Tugas Nasional Percepatan Pembentukan Koperasi Merah Putih, akan memimpin langsung jalannya diskusi.
Selain dialog, peserta dijadwalkan mengunjungi sejumlah desa dan kelurahan yang tengah memproses pendirian koperasi. Peninjauan ini bertujuan memberikan evaluasi awal terhadap kesiapan daerah dalam mengimplementasikan program.
Kemenko Pangan berharap partisipasi aktif dari kementerian dan lembaga terkait dalam mempercepat terbentuknya koperasi di tingkat desa dan kelurahan.
“Mengingat pentingnya agenda tersebut, kami mohon kesediaan Bapak untuk menugaskan pejabat atau perwakilan yang berkompeten untuk hadir,” lanjut Suharyanto.
Untuk konfirmasi kehadiran, peserta dapat menghubungi Kepala Badan Pengembangan dan Informasi Desa dan Daerah Tertinggal, Kementerian Desa dan PDT, Mulyadin Malik, sebagaimana tercantum dalam surat undangan.
Program ini diharapkan menjadi motor penggerak kemandirian ekonomi desa sekaligus mendukung pemerataan pembangunan nasional dari bawah ke atas.***
