PALU EKSPRES, TOLITOLI – Jumlah lelang proyek pemerintah melalui layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) meningkat empat tahun terakhir. Tahun 2014 lelang LPSE tercatat sebanyak 1.973. Jumlahnya meningkat menjadi 2.343 paket pada tahun 2016.
Gubernur Sulteng melalui Staf Ahli Ekonomi Pembangunan dan Kesra, Rusdy B Rioeh menyebut, dari jumlah lelang 1.973 tahun 2014 efisiensi nilai hasil lelang terhadap nilai pagu kurang lebih Rp60,9miliar. Dan Rp195,2 miliar pada tahun 2016 dengan jumlah paket lelang 2.343.
Demikian halnya penyedia yang terverifikasi melalui aplikasi SPSE khususnya di LPSE Sulteng. Tahun 2014 jumlah penyedia yang terdaftar dan terverifikasi sebanyak 3.095 dan meningkat menjadi 3.395 di tahun 2016.
Menurut Rusdy B Rioeh dalam rapat kerja daerah (Rakerda) LPSE di Tolitoli, publik menginginkan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi dengan mengedepankan tata kelola pemerintahan yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel.
Dan dengan melihat fakta banyaknya kasus tindak pidana korupsi terjadi pada proses pengadaan barang dan jasa pemerintah, membuat LKPP RI sebagai ujung tombak pembuatan kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah untuk terus berinovasi menyempurnakan hardware maupun software pengadaan barang dan jasa.
“Dari dapur LKPP RI terbitlah Perpres Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang disempurnakan kemudian dengan Perpres Nomor 70 Tahun 2012 dan terakhir Perpres Nomor 4 Tahun 2015,”kata Rusdy B Rioeh membacakan sambutan Gubernur Sulteng.
Berbicara tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah, LKPP RI menurutnya ditunjuk sebagai dapur sekaligus meramu dan menyajikan sesuai dengan perkembangan teknologi.
