PALU EKSPRES, PALU – Bagi partai politik, pemilihan kepala daerah (Pilkada) adalah ajang pertaruhan. Tidak saja pertaruhan kehormatan institusi partai tapi juga figur-figur yang terlibat dalam kontestasi tersebut.
Sebagai partai dengan pengalaman panjang dalam politik di tanah air, Golkar tentu saja tidak mau dipecundangi kompetitor baru yang terus bermunculan saban Pemilu.
Karena itu menghadapi pilkada serentak 27 Juni 2018, Golkar tidak mau gegabah. Tidak mau grasa grusu. Setiap langkah harus diperhitungkan cermat. Mulai dari peluang, ketokohan, track record dan yang terpenting komitmen sang kandidat membangun daerah.
Itu semua dilakukan untuk menggenapi janji dan komitmen DPP Golkar yang harus memenangkan 58 persen pemilihan kepala daerah di seluruh Indonesia.
Sebuah angka yang tidak kecil di tengah sikap apatis publik terhadap politik dan politisi yang kadung diasumsikan sebagai biang masalah di republik ini.
Di Provinsi Sulawesi Tengah, DPD Golkar Sulteng ungkap Ketua Tim Pilkada Serentak DPD Golkar Sulteng, Amran Bakir Nai, pihaknya juga menarget angka maksimal untuk memenangkan kontenstasi sarat gengsi itu.
Jika mengacu pada juklak pilkada DPP Golkar, maka Golkar Sulteng semestinya memenangkan mayoritas pilkada di daerah ini. Sebuah upaya yang tak gampang di tengah trend perolehan suara Golkar di Pilkada yang cenderung stagnan bahkan turun pada satu dekade terakhir.
Sebagai perbandingan pada dua pilkada serentak sebelumnya, Golkar hanya berhasil mengirim kadernya sebagai wakil bupati yaitu, Abdullah Batalipu yang berpasangan dengan petahana Amirudin Rauf di Kabupaten Buol.
Di Banggai Kepulauan, partai beringin rimbun juga diuntungkan setelah Bupati dan Wakil Bupati Zainal Muis dan Rais Adam terpilih menjadi Ketua DPD Golkar Bangkep melalui proses politik yang akrobatik.
Menghadapi Pilkada serentak Juni 2018, Golkar ungkap Amran sangat menyadari, kontestasi pilkada tak lagi ditentukan oleh parpol pengusung. Banyak variabel yang menentukan terpilih tidaknya seseorang dalam panggung politik Pilkada.
Karena itu, mekanisme paling tepat terang mantan Ketua HMI Cabang Palu ini adalah melalui survei. Dengan demikian lanjut Amran, dasar pencalonan tidak lagi ditentukan semata-mata dengan modal NPAG atau kartu anggota Golkar.
