PALU EKSPRES, PALU – Efektivitas belanja pada anggaran rumah tangga (ART) dan surat perintah perjalanan dinas (SPPD) bagi Bupati-Wakil Bupati Donggala, Kasman Lassa-Vera Elena Laruni perlu diaudit.
Pasalnya saat ini keduanya kembali mencalonkan diri sebagai kandidat calon bupati dan Wakil bupati pada Pilkada 2018. Audit itu penting mengingat keduanya juga akan berakhir masa jabatan. Harapan ini diutarakan Divisi Investigasi dewan pengurus daerah (DPD) LSM Garda Tipikor Sulteng, Anwar Hakim.
Kepada Palu Ekspres, Anwar Hakim mengaku, pihaknya banyak menerima laporan terkait tidak efektifnya anggaran yang digunakan terhadap dua jenis alokasi anggaran itu. “Ini sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik karena periode nya akan segera berakhir,”kata Anwar.
Anwar menyebut efektivitas belanja ART dan SPPD bagi keduanya harus transparan. Ini sebagai bentuk pertanggungjawaban publik mengingat keduanya tak lama lagi berakhir masa jabatan. “Publik harus tau dari sisi efektivitasnya. Selama ini hal itu kurang transparan,”kata Anwar.
Efektifitas pembiayaan atas dua jenis fasilitas itu katanya harus terukur sebagaimana diamanatkan Undang-Undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara. Menurutnya hal-hal yang juga perlu diaudit diantaranya soal pemberian izin atas SPPD bagi keduanya.
Misalnya Bupati, yang hendak perjalanan dinas ke luar negeri yang harus mendapat izin Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Atau wakil bupati yang juga harus mendapat izin baik dari Mendagri maupun kepala daerah bersangkutan.
“Jika kemudian ada perjalanan dinas keluar negeri tanpa seizin mendagri, berarti belanja SPPD itu tidak efektif,”jelasnya.
Kemungkinan tidak adanya pemberian izin menurutnya sangat bisa terjadi khususnya perjalanan dinas ke luar negeri yang sering dilakukan Wakil Bupati Donggala, Vera Elena Laruni. Kenapa? karena sudah menjadi rahasia umum bahwa hubungan Bupati dan Wakil Bupati Donggala tidak pernah harmonis.
“Dari situasi kebatinan itu, kita bisa saja menyupulkan bahwa bisa jadi ada perjalanan dinas wakil yang tidak sepengetahuan bupati. Apalagi perjalanan dinas wakil bupati sering dilakukan bersama suami,”ujarnya.
Publik menurutnya harus menyegarkan kembali ingatan atas perkara yang pernah menjerat mantan Bupati Donggala Habir Populer serta wakilnya. Keduanya pernah terjerat pidana akibat perjalanan dinas itu setelah berakhir masa jabatan. Oleh karena itu Anwar berharap audit ART dan SPPD perlu dilakukan lembaga terkait dalam hal ini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI).
“Memang Donggala diberikan opini wajar tanpa pengecualian dari BPK. Tapi opini itu bukan jaminan kalau efektibitaa ART dan SPPD berjalan sesuai ketentuan undang-undang,”pungkasnya.
Salah satu pejabat di bagian keuangan di Donggala membantah klaim Garda Tipikor tersebut. Pasalnya, setelah diperiksa BPK semua keuangan di Kabupaten Donggala dinyatakan tidak bermasalah. Ada rekomendasi yang diperbaiki tapi itu tidak menyangkut soal perjalanan dinas. ”Kami menganggap pernyataan LSM itu tidak berdasar dan bernuansa politik.
(mdi/Palu Ekspres)
