Pokja Ancam Preasure Kasus Kolam Renang di Kejati
PALU,PE – Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Palu mengabulkan permohonan kelompok kerja (Pokja) percepatan pembentukan Provinsi Sulawesi Timur tentang penerbitan rekomendasi persetujuan DPRD Sulteng.
Putusan itu dibacakan Rabu 08 Juni 2016 oleh majelis hakim PTUN yang diketuai langsung Ketua PTUN Palu, Fari Rustandi dan dua hakim anggota masing-masing Arifuddin dan Taufik Adi Priyanto.
Sidang dengan agenda pembacaan putusan juga dihadiri pemohon dan termohon. Pemohon dihadiri langsung Ketua Pokja Sultim Hasrin Rahim dan Sekretarsinya Narjib Lapalanti. Sementara dari termohon yakni DPRD Sulteng dihadiri kuasa hukum Dr Abdullah Iskandar SH MH.
“Menyatakan eksepsi termohon dinyatakan ditolak dalam pokok perkara ini. Satu mengabulkan permohonan permohon seluruhnya, dua mewajibkan pada termohon selaku badan atau siapapun lainnya untuk melakukan tindakan sesuai dengan permohonan pemohon,”kata ketua majelis hakim Fari Rustandi dalam putusannya.
Pokja Sultim dalam perkara ini memohon kepada PTUN untuk memerintahkan DPRD Sulteng mengeluarkan rekomendasi persetujuan pembentukan daerah otonomi baru (DOB) Provinsi Sultim. Pokja menilai, penerbitan rekomendasi merupakan kewajiban dari DPRD Sulteng. Sebab rekomedasi persetujuan adalah syarat administrasi pelengkap rencana usulan DOB Sultim.
Ketua Pokja Sultim, Hasrin Rahim, kepada Palu Ekspres menyatakan, tak ada lagi alasan pihak DPRD Sulteng untuk tidak mengeluarkan rekomendasi paska putusan itu. Pasalnya kata dia, putusan PTUN sifatnya final dan mengingat.
“Jadi tidak ada lagi banding atau kasasi. Dan jika DPRD Sulteng tidak melakukannya, berarti dia melawan peradilan,”kata Hasrin.
Hasrin menuding, penerbitan rekomendasi persetujuan DOB Sultim sengaja dihalang-halangi oleh ketua DPRD Aminuddin Ponulele. Menurut dia, mandegnya pertestujuan itu tidak datang secara kelembagaan DPRD Sulteng.
“Itu bukan keputusan suatu lembaga lagi tetapi person pak ketua DPRD Aminuddin Ponulele,”tegasnya.
Hasrin selanjutnya mewanti-wanti ketua DPRD Sulteng dengan sejumlah ancaman. Apabila pada tanggal yang sudah ditetapkan nanti DPRD juga tak kunjung menerbitkan rekomendasi, maka pihaknya akan menempuh dua langkah hukum baru.
Pertama menggugat kembali DPRD Sulteng melalui mekanisme class action dan kedua mendorong Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulteng untuk kembali melakukan penyidikan dugaan kasus korupsi proyek kolam renang yang sempat menobatkan Aminuddin Ponulele sebagai tersangka dalam kasus itu.Kasus tersebut menurutnya mandeg di tingkat penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulteng.
“Kami akan menggugat dia (Aminuddin Ponulele) segera ditangkap. Karena berdasarkan bukti yang ada pada kami tentang MoU yang dia buat dalam proyek kolam renang, itu bertentangan dengan aturan dan terjadi penyimpangan sebesar Rp2,4miliar. Ini akan kami presure karena pihak Kejati belum berani menangkapnya,”ancam Hasrin.
Namun sebaliknya, jika dalam waktu dekat ini surat persetujuan DPRD segera terbit atas inisiative ketua DPRD, maka dua rencana itu akan ditangguhkan.
“Asalkan dia (Aminuddin) segera mengeluarkan surat keputusan, maka surat ini kami tangguhkan. Tetapi kalau tidak, berarti masih ada dua peluru untuk hancurkan dia. Dan ini harus diupayakan secepatnya karena jangka waktunya empat hari setelah putusan,”demikian Hasrin.
Menanggapi putusan, kuasa hukum DPRD Sulteng, Abdullah Iskandar yang dikonfirmasi kemudian tidak banyak memberikan komentarnya. Namun menurut dia, hasil putusan secepatnya dikonsultasikan kepada dengan Ketua DPRD.“Belum bisa berkomentar, kami konsultasi dulu dengan pak Ketua DPRD,”pungkas Abdullah.(mdi)
