PALU EKSPRES, PARIMO– Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong (Parimo) melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) akan memverifikasi sekolah yang memenuhi syarat untuk melaksanakan proses belajar secara tatap muka.
Hal itu dikatakan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Parigi Moutong, Adrudin Nur di Parigi, Senin (31/8/2020).
Menurut Adrudin, sekolah yang lolos verifikasi nantinya akan diajukan ke tim gugus tugas penanganan Covid-19 Kabupaten Parigi Moutong.
“Jadi, setelah verifikasi mana sekolah yang memenuhi syarat itu yang kita ajukan ke tim gugus tugas penanganan Covid-19 untuk mereka tindaklanjuti dalam proses belajar tatap muka,” jelasnya.
“Tapi, kepastiannya itu besok. Karena besok itu ada agenda kita melakukan rapat dengan pihak kementerian bersama bupati/wali kota se-Indonesia membahas tentang penentuan belajar tatap muka,” tambahnya.
Jika hasil rapat bersama pihak kementerian kata dia, mengizinkan untuk belajar secara tatap muka maka akan dilaksanakan.
Kerena, menurutnya, sarana dan prasarana dalam proses belajar tatap muka itu semuanya disiapkan oleh pihak sekolah.
Dia mengatakan, dalam proses belajar tatap muka tersebut yang paling diutamakan adalah persetujuan dari orangtua siswa serta pemerintah setempat.
“Jadi, yang pertama dilakukan proses belajar tatap muka adalah SMP. Karena SMP kan mulai Juli-Agustus 2020 dilakukan uji kelayakan, sedangkan SD, September-Oktober, dan PAUD November Desember,” jelasnya.
Adrudin menjelaskan, tidak mungkin belajar tatap muka dilaksanakan secara serentak. Tetapi, hanya sekolah yang memenuhi syarat saja yang bisa melaksanakan proses belajar secara tatap muka.
“Tapi, pada saat proses belajar tiba-tiba ada misalnya satu orang yang terkonfirmasi positif, maka proses belajar tatap muka akan ditutup kembali,” ujarnya.
Ia menambahkan, pada era new normal atau tatanan kehidupan baru ini memungkinkan sekolah kembali membuka proses belajar tatap muka di Kabupaten Parigi Moutong.
Dan, perlu diketahui katanya, proses belajar tatap muka merupakan tanggungjawab bersama.” Jadi, dalam hal ini kita semua ikut betanggungjawab bukan hanya Kepala Dinas Pendidikan,” sebut Adrudin.
Meskipun banyak orangtua memaksakan diri untuk belajar tatap muka tetapi pihaknya harus berhati-hati karena akan dikenakan sanksi hukum. (asw/palu ekspres)
