Kepala Perwakilan BKKBN Sulteng Maria Ernawati dalam kegiatan advokasi kepada pemangku kebijakan daerah promosi dan (KIE) Proyek Prioritas Nasional (Pro PN) 1000 HPK tingkat Kabupaten Banggai di Luwuk, Kamis 20 Mei 2021. Foto: Humas BKKBN Sulteng
PALU EKSPRES, BANGGAI – Stunting merupakan ancaman serius bagi generasi Sulawesi Tengah (Sulteng). Stunting dapat menggerogoti kualitas sumber daya manusia karena dampak negatifnya akan dialami seseorang sejak anak-anak hingga usia lanjut.
Prevalensi stunting di Sulteng sendiri masih terbilang tinggi. Yaitu 31,26 persen hasil Survei Status Gizi Balita Indonesia/SSGBI, 2019.
Yang sebelumnya, 41 persen (Riskesdas, 2013) menjadi 32,5 persen (Riskesdas 2018). Sementara target nasional 14 persen pada tahun 2024.
Demikian Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Sulteng, Maria Ernawati, membuka kegiatan advokasi kepada pemangku kebijakan daerah promosi, Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Proyek Prioritas Nasional (Pro PN) 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) tingkat Kabupaten Banggai di Luwuk, Kamis 20 Mei 2021.
Menurutnya, Sulteng termasuk dalam 10 besar provinsi dengan prevalensi stunting tinggi. Sehingga perlu kerja keras dan kerja sama lintas sektor. termasuk lembaga non pemerintah
“Stunting adalah masalah luar biasa sehingga perlu penanganan luar biasa pula sehingga target 14 persen di tahun 2024 dapat tercapai,”katanya.
Kegiatan yang difasilitasi Perwakilan BKKBN Sulteng menghadirkan peseta lintas sektor dan narasumber utama Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai dr. Anang Otoluwa dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pembangunan Daerah Kabupaten Banggai Ramli Tongko.
Maria Ernawati yang akrab disapa Erna, mengatakan, salah satu langkah strategis dalam percepatan penurunan stunting di Sulteng dengan mengitegrasikan Posyandu prakonsepsi dengan manajemen berbasis teknologi informasi (TI) melaui aplikasi deteksi dini stunting.
Rencananya, Erna akan mengajak Universitas Tadulako dan pemerintah daerah dalam merancang konsep tersebut mengingat di tahun 2022 nanti, 13 kabupaten/kota di Sulteng akan menjadi lokus stunting.
“Kami sangat mengharapkan dukungan semua pihak untuk bersama-sama menurunkan stunting” harapnya.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai dr. Anang Otoluwa menyambut baik terobosan yang akan diambi Kepala Perwakilan BKKBN tersebut. Pihaknya bahkan menyatakan siap bekerja sama untuk menyukseskan program tersebut.
Anang dalam paparannya, mengatakan, posyandu prakonsepsi adalah sebuah konsep pelayanan kesehatan dengan cara perbaikan gizi yang dimulai saat prakonsepsi (sejak menjadi pengantin) kepada wanita usia reproduksi/wanita prahamil.
Tujuannya untuk memastikan bahwa kondisi dan perilaku ibu pada saat hamil yang dapat menimbulkan risiko bagi ibu dan bayi, dapat terdeteksi sejak awal kehamilan.
Dengan mereposisi pelayanan posyandu yang sebelumnya fokus kepada ibu hamil, maka yang terpenting menurut Anang adalah memberi pendampingan kepada wanita prakonsepsi untuk meningkatkan asupan gizi calon ibu dan ibu hamil guna menekan penyebab kematian ibu.
“Program Posyandu prakonsepsi melibatkan berbagai sektor. Mulai dari peran petugas puskesmas, bidan desa, kader posyandu, desa/lurah, camat, hinggga kantor urusan agama turut berpartisipasi untuk keberhasilan program ini,”demikian Anang.(**/mdi/palu ekspres)
