PALUEKSPRES, PARIMO – Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Parigi Moutong (Parimo), Sulawesi Tengah, Hamran Pakaya mengatakan, pihaknya menggenjot hingga akhir tahun nanti, layanan administrasi kependudukan (Adminduk) dapat mencapai target.
Menurut Hamran, ini dilakukan sebagai upaya pemenuhan pelayanan publik.
“Kami menargetkan hingga akhir tahun nanti layanan administrasi kependudukan mencapai target,” kata Hamran Pakaya di Parigi, Rabu (6/4/2022).
Saat ini jelas Hamran, capaian layanan akta lahir 92 persen dari target 97 persen, perekaman KTP-el sudah tercapai 87 persen dari target 99 persen.
Kemudian, Kartu Identitas Anak (KIA) tercapai 27 persen dari target 40 persen.
Selain itu, pengurusan akta kematian ditargetkan pada masing-masing daerah 97 persen.
“Jika target tersebut tidak tercapai, paling tidak pelaporan akta kematian 80 persen,” kata dia.
Menurutnya, khusus bagian perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) dan pelaporan akta kematian, perlu digencarkan, karena akan bersinggungan dengan pemutakhiran data pemilih pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2023 mendatang.
Sehingga, ke depan perekaman KTP-el selain menyasar masyarakat umum, juga menyasar remaja wajib KTP berusia 17 tahun ke atas dengan memanfaatkan peralatan dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada,” ujanya.
Dia mengatakan, upaya optimalisasi layanan menggunakan metode cepat dan tepat atau jemput bola. Karena administrasi kependudukan menjadi salah satu dokumen vital untuk berbagai urusan kepentingan warga, diantaranya syarat mendapat bantuan sosial (Bansos) bagi warga prasejahtera.
Kabupaten Parigi Moutong sendiri lanjut dia, salah satu daerah di Sulawesi Tengah dengan jumlah penduduk terbanyak, yakni 443.170 jiwa, terdiri dari 227.196 jiwa laki-laki dan 215.974 jiwa perempuan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) setempat tahun 2021.
Untuk optimalisasi layanan administrasi kependudukan tambahnya, Dukcapil Parigi Moutong juga memaksimalkan pengurusan dan pendaftaran secara daring, karena tahun 2021 terkendala dengan kapasitas jaringan internet yang tidak memadai.
“Penggunaan sistem daring dalam rangka memudahkan akses warga untuk percepatan akselerasi layanan kependudukan, karena sudah menjadi tuntutan secara nasional,” ujarnya. (asw/PaluEkspres)
