MINAHASA SELATAN, PE – Pelaksanaan Ujian Nasional (UN) tingkat SD hingga SMA rawan pungutan liar (pungli). Sejumlah anggota DPRD Minahasa Selatan (Minsel) angkat bicara.
Toar Keintjem, Ketua Komisi II DPRD Minsel menuturkan momentum pelaksaan UN seringkali dimanfaatkan oknum guru maupun kepala sekolah (kepsek) serta pihak lainnya meraup keuntungan lewat pungli.
“Mengantisipasi praktek-praktek kotor yang sering terjadi, berarti tim sapu bersih pungutan liar (saber pungli) wajib kerja ekstra dan maksimal. Pun, mengawasi serta menutup ruang-ruang berpotensi terjadinya pungli,” tukasnya seperti dilansir Manado Post (Jawa Pos Group).
Hal senada disampaikan Meivi Karuh, anggota DPRD Misel dari Fraksi PDI Perjuangan. Ia menyarankan seluruh orang tua dan wali murid untuk tidak memberi peluang kepada oknum-oknum pelaku pungli.
“Kebanyakan pungli yang terjadi saat ini berkedok partisipasi. Padahal pihak sekolah sudah dilarang untuk menerima atau mengambil pungutan dalam bentuk apa pun. Karena semua biaya untuk pelaksanaan UN sudah dianggarkan pemerintah,” ujarnya.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kepemudaan serta Olahraga Minsel, Fietber Racco menegaskan pihaknya sudah berulang kali mengingatkan tidak ada pungli.
“Saya minta siswa dan orang tua murid serta masyarakat umum, untuk melaporkan ke Dikpora Minsel jika mendapati ada sekolah yang sengaja meminta uang baik dengan alasan biaya UN, pengayaan, penulisan nilai dan lainnya. Untuk biaya mulai dari persiapan UN sampai pembuatan ijasah, sudah diatur dalam dana BOS,” ujar Raco.
(JPG/mp/fri/jpnn/PE)
