Jakarta, PaluEkspres.com – Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menegaskan bahwa penyatuan Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) akan memperkuat akselerasi pembangunan sektor pertanian nasional.
Langkah ini dinilai strategis memperkuat peran kelembagaan petani untuk mendukung program prioritas Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam mewujudkan swasembada pangan.
Sejak Musyawarah Nasional (Munas) VII di Bali pada Juli 2010, HKTI mengalami dinamika internal berupa dualisme kepengurusan antara kepemimpinan Jenderal (Purn) Moeldoko dan Fadli Zon yang berlangsung lebih dari satu dekade.
Munas ke-X kali ini menjadi momentum bersejarah untuk menyatukan kembali kedua kekuatan tersebut dalam satu kepemimpinan tunggal demi kemajuan petani dan pembangunan pertanian Indonesia.
Dalam forum tersebut, Mentan Amran mengungkapkan rasa bangga karena acara Munas ke-X diselenggarakan di lingkungan Kementerian Pertanian, yang ia sebut sebagai rumah besar bagi seluruh petani dan organisasi tani Indonesia.
Penyatuan dua kubu dalam tubuh HKTI menjadi satu kekuatan nasional dipandang sebagai langkah tepat untuk memperkuat konsolidasi kelembagaan petani.
Dengan struktur yang lebih solid, HKTI diyakini mampu menjadi mitra strategis pemerintah dalam mempercepat pencapaian berbagai program pembangunan pertanian, termasuk swasembada pangan.
“Ini adalah momentum yang baik untuk menyatukan HKTI yang selama ini terbelah, menjadi satu kekuatan besar. Yang terpenting adalah bagaimana kita bersama-sama merealisasikan visi Presiden Prabowo, khususnya di sektor pertanian,” ujar Mentan Amran saat menghadiri Munas ke-10 HKTI di Kanpus Kementan, Jakarta, Selasa (24/6/2025).
Mentan Amran juga mengapresiasi semangat dan kekompakan para peserta Munas HKTI, yang datang dari 35 provinsi secara sukarela dalam waktu yang singkat.
Hal ini, menurutnya, menjadi bukti nyata bahwa HKTI memiliki kekuatan besar dan komitmen tinggi untuk membangun pertanian nasional yang maju dan berkelanjutan.
Lebih lanjut, Mentan Amran menekankan pentingnya penguatan peran HKTI di setiap wilayah dalam mengawal pengembangan komoditas unggulan daerah berbasis keunggulan komparatif.
Komoditas seperti kopi di Aceh, pala di Sumbawa, kakao di Luwu Timur, dan mete di Sulawesi Tenggara menjadi contoh prioritas dalam strategi hilirisasi nasional yang harus dikawal secara serius.
“Kita akan petakan berdasarkan keunggulan komparatif, kemudian dikawal oleh HKTI. Sekarang Wakil Menteri Pertanian akan menjadi ketua HKTI, ini satu kesatuan tidak bisa terpisahkan mengawal program unggulan Presiden,“ ujarnya.
Sementara itu, Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) HKTI, Fadli Zon, menilai saat ini merupakan masa yang sangat baik bagi sektor pertanian, seiring dengan kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang menunjukkan keberpihakan kuat terhadap petani.
Berbagai kebijakan strategis dalam delapan bulan terakhir, seperti penghapusan utang petani bermasalah, peningkatan harga pembelian pemerintah (HPP) untuk gabah menjadi Rp6.500 per kilogram, serta penyaluran pupuk subsidi yang lebih tepat sasaran, menjadi bukti konkret dari komitmen tersebut.
Dalam kesempatan itu, Fadli menyatakan tidak akan mencalonkan diri kembali setelah dua periode memimpin HKTI. Ia menyampaikan dukungan penuh kepada Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono, sebagai sosok generasi muda yang dinilai paling tepat untuk melanjutkan estafet kepemimpinan organisasi.
Menurutnya, sinergi antara pemerintah dan organisasi petani seperti HKTI merupakan kunci utama dalam mendorong kemajuan pertanian nasional agar mampu bersaing di tingkat global.
“Di bawah kepemimpinan baru, HKTI akan semakin solid, petani semakin sejahtera, dan cita-cita swasembada pangan nasional dapat segera terwujud,” tutupnya. ***
