PALU EKSPRES, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) semakin fokus menyelesaikan kasus dugaan korupsi pengadaan kartu tanda penduduk berbasis elektronik (e-KTP).
Juru Bicara KPK Febri Diansyah menegaskan, pihaknya berencana menghadirkan para anggota DPR yang terkena dari aliran dana korupsi dari uang haram itu pada pekan ini. Pemanggilan itu dilakukan untuk mengklarifikasi aliran duit yang diduga merugikan negara Rp 2,3 triliun itu.
“Sejumlah anggota DPR yang diduga mengetahui soal aliran dana itu KPK juga akan panggil diperiksa,” tegas Febri di Gedung KPK, Rasuna Said, Jakarta, Senin (3/7).
Dua terdakwa perkara kasus dugaan korupsi e-KTP saat menjalani persidangan kasus yang melilitnya
Dalam pemeriksaan tersebut, tidak menutup kemungkinan, lembaga yang dikepalai oleh Agus Rahardjo juga akan memanggil Ketua DPR Setya Novanto. Pasalnya ungkap dia, semua anggota DPR yang terlibat dan mengetahui dalam kasus korupsi e-KTP akan dimintai klarifikasi.
“Jika dibutuhkan (keterangan Setya Novanto) maka KPK akan lakukan pemanggilan untu klarifikasi aliran dana,” jelasnya.
Sekadar informasi, dalam kasus yang merugikan negara hingga Rp 2,3 triliun ini baru dua terdakwa yang disidang, mereka yakni mantan pejabat di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Irman dan Sugiharto. Irman diketahui telah dituntut 7 tahun penjara, sementara Sugiharto 5 tahun penjara.
Dari fakta-fakta persidangan, Irman selaku mantan Dirjen Dukcapil Kemendagri disebut menerima uang USD 573.700, Rp 2.3 miliar, dan SGD 6.000. Sedangkan Sugiharto disebut terbukti menerima uang USD 450 ribu dan Rp460 juta.
Dalam perkembangannya kasus ini, KPK juga telah menetapkan Andi Agustinus alias Andi Narogong sebagai tersangka. Andi diduga berperan kuat mengatur proyek tender e-KTP. Sementara Anggota DPR Miryam S Haryani, ditetapkan tersangka terkait pemberian keterangan tidak benar di muka persidangan dalam perkara yang sama.
(cr2/JPG)
