PALU EKSPRES, JAKARTA– Keberadaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
(BPJS) perlu direevaluasi. Hal ini mengingat kian banyaknya kegaduhan
yang terjadi antara pasien peserta BPJS Kesehatan dengan pihak
penyelenggaran Fasilitas Kesehatan (Faskes) dan Rumah Sakit (RS).
Wakil Ketua Federasi Bank, Keuangan dan Niaga Serikat Buruh Sejahtera
Indonesia (FBKN SBSI) Jacob Ereste setuju kegaduhan yang terjadi
menjadi faktor pendorong perlunya BPJS direevaluasi.
“Agar pasien dapat dilayani secara maksimal, dan pihak rumah sakit
tidak lagi perlu membuat banyak berkilah atau beralasan karena
pembayaran dari BPJS Kesehatan terus menunggak,” tutur Jacob.
Untuk mengatasi keluhan pasien dan instsansi yang melayani kesehatan
warga masyarakat, menurut Jacob, harus dirumuskan solusinya oleh
BPJS Kesehatan. Hal itu perlu agar tak lagi jadi bulan-bulanan
berbagai pihak, lantaran selalu menunggak pencairan dana yang sudah
terpakai oleh klinik maupun pihak rumah sakit.
Jacob juga mempertanyakan sejumlah pelayanan yang akan dihilangkan
seperti operasi katarak, fisioterapi, pelayanan bayi lahir sehat pada
persalinan sectio dan gawat darurat di rumah sakit yang menjalin
kerjasama dengan BPJS Kesehatan.
Meskipun sudah ada bantahan dari Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi
Idris.
“Pertanyaan dari masyarakat seperti itu wajar muncul, karena banyak
warga masyarakat yang mengalami kesulitan memperoleh pelayanan
kesehatan dari instansi yang sudah ditunjuk oleh pihak BPJS
Kesehatan,” terang Jacob.
Dia menegaskan, tunggakan klaim sejumlah instansi jasa pelayanan
untuk kesehatan rakyat, jelas menjadi bukti bahwa BPJS Kesehatan
harus intropeksi diri.
“Jika tata kelola dana BPJS Kesehatan yang macet itu diklaim oleh
sejumlah instansi yang memberi pelayanan kesehatan itu memang harus
dievakuasi, atau bahkan bila perlu segera diganti para pengelolanya,”
ujarnya.
Jika masalah utamanya kesulitan dana, menurut Jacob, tidak pamali
misalnya pemerintah memediasi BPJS Kesehatan untuk berunding dengan
BPJS Ketenagakerjaan.
“Daripada BPJS Ketenagakerjaan investasi di sektor lain, mungkin
lebih bijak di BPJS Kesehatan. Setidaknya kesan individualistik dari
salah satu sikap penganut ideologi kapitalisme tidak semakin
menjadi-jadi di negeri Pancasila ini,” pungkasnya.
(wid/RMOL)
