PALU EKSPRES, JAKARTA– Pelamar CPNS yang lolos ambang batas atau passing grade (PG) seleksi kompetensi dasar (SKD) akhirnya bisa lega. Mereka tidak bakal bersaing dengan pelamar yang “terselamatkan” melalui jalur pemeringkatan.
Bahkan, pelamar yang sendirian lolos PG pada formasi yang dilamar hampir dipastikan jadi CPNS.
Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana memerinci ketentuan baru yang tertuang dalam Permen PAN-RB Nomor 61 Tahun 2018. Dia juga menjelaskan sejumlah contoh skenario pengisian fase seleksi kompetensi bidang (SKB) untuk formasi kosong. Bima mengatakan, ada perbedaan yang mendasar pada fase SKB antara formasi pemerintah daerah (pemda) dan instansi pusat.
Sistem Ranking Pada Seleksi CPNS Hanya Berlaku untuk Kondisi Tertentu
Ilustrasi: sistem pemeringatakan pada seleksi CPNS hanya berlaku untuk kondisi tertentu. (Evan Gunanzar/Riau Pos/Jawa Pos Group)
Untuk formasi pemda, hasil SKB tidak akan menggugurkan nilai SKD. Sedangkan untuk instansi pusat, hasil SKB bisa menggugurkan nilai SKD. Misalnya, ada pelamar yang mendapatkan nilai tinggi dan lolos PG, dia bisa gugur jika tidak bisa melalui SKB. Sebab, SKB di instansi pusat bisa berupa tes psikologi, kesamaptaan, ujian berenang, dan wawancara.
Bima lantas menjelaskan skema kelulusan dari fase SKD menuju fase SKB untuk instansi pemda. “Jika formasinya hanya satu, sementara yang lolos PG hanya satu pelamar, satu pelamar ini saja yang maju ke fase SKB,” jelas Bima. Kemudian, pada fase SKB yang diikuti satu orang itu, sifatnya hanya formalitas. Sebab, berapa pun nilai SKB tidak akan menggugurkan nilai SKD. Artinya, satu-satunya pelamar yang lolos PG SKD tersebut hampir pasti lulus jadi CPNS.
Sebaliknya, jika ada formasi yang terdiri atas satu lowongan, kemudian tidak ada satu pun pelamar di instansi tersebut yang lolos PG, akan diambil tiga pelamar dengan nilai tertinggi berdasar pemeringkatan nilai akumulasi. Dengan catatan, untuk formasi umum, nilai akumulasinya minimal 255 poin. Sementara untuk beberapa formasi khusus, nilai minimalnya 220 poin.
Bima mengatakan, meski nilai minimal ditetapkan 255 poin, pada praktiknya nanti, yang ada di tiga besar memiliki nilai tinggi-tinggi. Sebab, banyak pelamar yang hanya kurang satu poin untuk lolos PG. Misalnya, PG untuk materi tes karakteristik pribadi (TKP) dipatok 143 poin. Ada peserta yang mendapatkan 140 atau 142 poin untuk materi ujian TKP. “Apakah yang hanya kurang satu atau dua poin itu tidak berkulitas? Saya rasa berkualitas,” katanya.
Bima menegaskan, skema pemeringkatan digunakan jika dalam satu formasi tidak ada satu pun pelamar yang lolos PG. Kemudian, sistem pemeringkatan juga dilakukan jika pelamar yang lolos PG lebih sedikit dibandingkan dengan formasi yang tersedia.
Misalnya, formasi yang tersedia ada empat kursi, tetapi yang lolos PG hanya dua orang, maka formasi pertama dan kedua hampir pasti diisi dua pelamar yang lolos PG. Sedangkan formasi ketiga dan keempat akan diperebutkan pelamar dari hasil pemeringkatan.
Bima menuturkan, ketika dalam satu formasi terpaksa diisi dari pelamar yang lolos PG dan hasil pemeringkatan, keduanya akan dipisah. Dengan begitu, tidak ada persaingan antara pelamar yang lolos PG dan hasil pemeringkatan.
Selain itu, dalam skema baru tersebut, ada kemungkinan pelamar CPNS bisa diterima di formasi lain yang masih sejenis dan dalam satu instansi. Kondisi itu diperkirakan terjadi untuk formasi guru.
Sebagai contoh, di SDN 1 Kebayoran Lama ada satu formasi guru matematika. Kemudian, yang lolos PG untuk formasi tersebut dua orang. Lalu, di SDN 2 Kebayoran Lama untuk formasi yang sama tidak ada satu pun pelamar yang lolos PG. Maka, ada potensi pelamar yang lolos PG tetapi gagal bersaing SKB di SDN 1 Kebayoran Lama akan lolos ke SDN 2 Kebayoran Lama.
Tetapi, jika yang lolos PG pada formasi SDN 1 Kabayoran Lama itu hanya satu orang, pengisian formasi di SDN 2 Kebayoran Lama menggunakan basis pemeringkatan. Untuk fase SKB akan diambil tiga pelamar dengan nilai tertinggi untuk bersaing memperebutkan satu kursi.
(wan/c10/agm)
