PALU EKSPRES, MAKASSAR – Masalah gaji PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja) dari honorer K2 masih menjadi polemik.
Menpan-RB Syafruddin mengatakan, saat ini pihaknya masih melakukan pembahasan masalah keuangan untuk gaji PPPK.
“Apakah akan dilimpahkan kepada daerah atau akan ada tambahan DAU dari pemerintah pusat yang ditransfer ke daerah. Kita bahas bersama Kementerian Keuangan,” ujar Syafruddin saat berkunjung ke Redaksi Harian FAJAR (Jawa Pos Group), Selasa (29/1/2019).
Beberapa daerah sudah menyatakan setuju. Daerah lain ada yang masih punya pertimbangan, lantaran beban keuangan bertambah untuk penggajian PPPK.
Syafruddin mengungkapkan, beberapa kepala daerah keberatan dengan tambahan beban penggajian. Termasuk yang terbanyak di Sulsel dan Indonesia Timur. Mereka ingin agar ada tambahan DAU untuk pembayaran gaji PPPK.
Jika ada tambahan DAU dari pemerintah pusat, seleksi tahap awal akan digelar serentak. Tetapi jika tak ada tambahan DAU, seleksi tetap akan dilakukan untuk pemerintah daerah yang sudah siap.
“Yang tidak siap, kita hold (tahan) dulu. Sampai anggaran mereka ada untuk gaji. Sudah lebih dari 80 persen kepala daerah yang bersedia untuk seleksi PPPK,” tutur mantan Kapolda Kalsel ini.
“Dulu kepala daerah sering datang ke saya minta angkat honorer jadi CPNS. Sekarang kepala daerah mengeluh karena terbebani lagi,” jelasnya.
(ful-gun-bay/rif-zuk)
