PALUEKSPRES, PALU- Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin selalu berharap agar pesantren dapat turut serta menjadi wadah pengembangan ekonomi, khususnya ekonomi syariah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, menyebutkan pesantren memiliki posisi strategis yakni sebagai lembaga pendidikan, lembaga dakwah, dan sekaligus lembaga pemberdayaan masyarakat.
“Pembangunan ekonomi bukan sekadar kebutuhan, tetapi termasuk perintah Allah. Mengembangkan ekonomi adalah [termasuk] masalah agama yang sesuai dengan perintah syariah,” ungkap Wapres saat menghadiri Doa/Istighasah Nasional dan Refleksi Kemerdekaan RI ke-76 yang diselenggarakan Himpunan Ekonomi dan Bisnis Pesantren (HEBITREN) secara daring, Minggu malam (8/8/2021).
Pemerintah Indonesia, lanjut Wapres, kini tengah mengembangkan ekonomi syariah. Pengembangan ekonomi pesantren menurut Wapres adalah salah satu potensi pengembangan ekonomi syariah. Hal ini didukung dengan fakta bahwa Indonesia saat ini memiliki sekitar 30 ribu pesantren, yang memiliki kurang lebih 4 juta santri.
“Kita sedang mengembangkan ekonomi syariah. Kita harapkan dengan munculnya HEBITREN, pengembangan ekonomi pesantren akan menjadi kuat,” pesan Wapres.
Sementara itu, Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat HEBITREN K.H. Moh. Hasib Wahab Abdullah melaporkan bahwa HEBITREN, yang lahir dari forum silaturahim 110 pesantren usai Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) 2020, mengambil peran sebagai suatu kekuatan ekonomi alternatif, untuk solusi dalam perkembangan ekonomi nasional, khususnya di masa pandemi.
“Pesantren-pesantren sudah membuktikan usaha-usaha bersama kemitraan Bank Indonesia,” ujar Moh Hasib.
Selain Gubernur BI dan Ketua Umum DPP HEBITREN, hadir secara virtual dalam acara ini, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Sementara itu, hadir mendampingi Wapres dalam acara tersebut, Staf Khusus Wapres Masykuri Abdillah dan Sekretaris Pribadi Wapres Salahuddin Al Ayyubi. (DMA/RJP, BPMI Setwapres)
