PALU, PALUEKSPRES.COM – Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, bersama Wakil Gubernur dr. Reny Lamadjido, memimpin rapat penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2030 di Ruang Rapat Polibu, Kantor Gubernur Sulteng, Rabu (12/3/2025). Turut hadir Sekretaris Daerah Provinsi Sulteng Novalina, Kepala Bappeda Sulteng Dr. Insinyur Christina Sandra Terondo, serta Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sulteng, Rony Hartawan.
Dalam arahannya, Gubernur Anwar Hafid menegaskan bahwa salah satu fokus utama dalam RPJMD adalah mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui stabilisasi harga bahan pokok dan pengentasan kemiskinan. Ia menyoroti kesenjangan harga pangan antarwilayah di Sulteng yang masih tinggi, seperti perbedaan harga antara Kota Palu dan daerah kepulauan seperti Banggai Laut dan Tojo Una-Una.
“Salah satu penyebab inflasi tinggi adalah harga bahan pokok yang melambung. Kami ingin mencari solusi agar harga-harga ini stabil dan merata di seluruh Sulawesi Tengah,” ujar Anwar Hafid. Ia mengusulkan mekanisme subsidi distribusi untuk menekan perbedaan harga antara daerah perkotaan dan pedesaan.
Selain itu, strategi pengentasan kemiskinan juga menjadi perhatian serius. Gubernur menekankan perlunya pendekatan baru yang lebih efektif daripada sekadar bantuan sembako. Ia mengusulkan program pendampingan intensif di mana setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bertanggung jawab atas sejumlah warga miskin selama lima tahun hingga mereka mandiri secara ekonomi.
“Kita tidak bisa hanya mengandalkan bantuan sembako. Kita harus mendampingi mereka sampai benar-benar keluar dari kemiskinan dengan membuka lapangan kerja dan memberikan akses terhadap ekonomi yang lebih baik,” tegasnya.
Gubernur juga menyinggung pentingnya program revitalisasi rumah tidak layak huni sebagai bagian dari strategi pengentasan kemiskinan. Ia menyebut konsep “Aladdin” (Atap, Lantai, Dinding) yang pernah diterapkannya saat menjabat sebagai bupati, di mana pemerintah membantu renovasi rumah warga miskin agar lebih layak huni.
Menutup arahannya, Anwar Hafid menegaskan bahwa perubahan besar dalam pola pikir dan kebijakan sangat diperlukan untuk memastikan program pembangunan benar-benar berdampak bagi rakyat. Ia mengajak seluruh OPD dan stakeholder terkait untuk berinovasi dalam mencari solusi yang konkret dan berkelanjutan.
Dengan pendekatan baru ini, diharapkan kemiskinan di Sulawesi Tengah dapat ditekan secara signifikan, sementara harga bahan pokok tetap terjangkau bagi seluruh masyarakat.
Ia juga menyampaikan bahwa pengembangan koperasi dan penyimpanan hasil panen menjadi kunci dalam menekan fluktuasi harga pangan. Sesuai dengan arahan pemerintah pusat, setiap desa di Sulteng diharapkan memiliki satu gudang penyimpanan atau cold storage. Dana desa akan dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur tersebut guna memastikan ketersediaan pangan yang stabil sepanjang tahun.
Kepala BI Sulteng, Rony Hartawan juga mengatakn, pentingnya menjaga stabilitas harga dan meningkatkan produktivitas daerah. Ia menegaskan bahwa konsumsi menjadi faktor utama dalam perekonomian, dengan nilai konsumsi di Sulteng mencapai 57,3 persen. Oleh karena itu, strategi penguatan ketahanan pangan dan produksi lokal harus diperkuat.
“Jika kita bisa mengelola produksi dengan baik, kita dapat menekan ketergantungan impor dan meningkatkan kesejahteraan petani serta pelaku usaha lokal,” ujar Rony.
Sementara itu, Kepala Bappeda Sulteng menegaskan bahwa program “Berani Sejahtera” selaras dengan visi nasional dan agenda Presiden Prabowo. Fokus utama pada periode 2025-2029 adalah penguatan fondasi transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola pemerintahan.
Dalam kerangka ini, program “Berani Sejahtera” mencakup jaminan harga bahan pokok yang murah dan stabil, penyediaan kebutuhan dasar masyarakat, serta penguatan UMKM dan wirausaha lokal. Pemerintah Provinsi Sulteng juga berkomitmen merevitalisasi rumah tidak layak huni dan meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan sosial yang berkelanjutan.
“Program ini akan menjadi solusi konkret bagi masyarakat Sulteng, memastikan kesejahteraan yang lebih merata dan mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis potensi daerah,” ujar Kepala Bappeda. ***
