Jakarta, PaluEkspres.com — Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) M. Qodari mengatakan pemerintah menargetkan merampungkan 101 Sekolah Rakyat pada Juni 2026. Dengan demikian, sekolah-sekolah tersebut diharapkan dapat menampung siswa baru dari keluarga miskin ekstrem pada tahun ajaran 2026/2027.
Di sekolah-sekolah tersebut, siswa akan memperoleh fasilitas asrama, layanan kesehatan, sarana belajar digital, serta kebutuhan pokok dan penunjang pendidikan lainnya yang disediakan secara gratis.
Qodari mengatakan, seluruh sekolah ini merupakan bagian dari pembangunan Sekolah Rakyat permanen tahap kedua yang proses pembangunannya telah dilaksanakan sejak tahun lalu. Adapun per awal tahun 2026, seluruh progres pembangunan sekolah-sekolah ini sesuai dengan rencana dan diharapkan rampung pada 20 Juni 2026 mendatang.
Ia menambahkan bahwa pembangunan tahap kedua ini merupakan kelanjutan dari tahap pertama, yakni Sekolah Rakyat rintisan yang diresmikan tahun lalu.
“Sehingga, (sekolah-sekolah tersebut) dapat digunakan untuk tahun ajaran baru 2026/2027 yang dimulai pada Juli 2026 yang akan datang,” ujar Qodari dalam konferensi pers, Rabu (25/3).
Ia menjelaskan, pemerintah awalnya menargetkan pembangunan 104 Sekolah Rakyat pada tahap kedua ini. Rinciannya meliputi Pulau Jawa 40 lokasi, Sumatra 26 lokasi, Kalimantan 12 lokasi, Sulawesi 16 lokasi, Bali dan Nusa Tenggara tiga lokasi, Maluku empat lokasi, serta Papua tiga lokasi.
Namun menurutnya, untuk saat ini, 101 sekolah telah dibangun terlebih dulu sementara tiga sisanya, yang berlokasi di Kota Malang, Kabupaten Lampung Selatan, dan Kabupaten Aceh Singkil, rencananya akan dibangun pada Oktober mendatang.
“Sebaran ini mencerminkan upaya pemerataan akses pendidikan melalui pembangunan infrastruktur pendidikan di berbagai wilayah, termasuk daerah tertinggal dan kepulauan,” imbuh Qodari.
Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa pembangunan tahap kedua ini diperkirakan menyerap 58 ribu tenaga konstruksi dan akan membuka sekitar 5.200 lapangan kerja bagi tenaga pendidik setelah seluruh sekolah beroperasi. Setiap sekolah juga ditargetkan mampu menampung sekitar 1.080 siswa per tahun.
“Saat ini, pembangunan Sekolah Rakyat tahap kedua dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum melalui Direktorat Jenderal Prasarana Strategis bekerja sama dengan penyedia jasa dari BUMN Karya dan Swasta,” pungkas dia.
Sekadar informasi, Sekolah Rakyat merupakan program penyediaan pendidikan gratis dari jenjang SD hingga SMA bagi keluarga pada desil 1 (sangat miskin) dan desil 2 (miskin), berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Program ini dirancang untuk memperluas akses sekaligus meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.
