Jakarta, PaluEkspres.com – Kesejahteraan petani di era pemerintahan Prabowo Subianto menunjukkan tren peningkatan, seiring dengan kebijakan harga gabah yang terjaga dan peningkatan daya beli petani.
Di sisi lain, kondisi ini tidak diikuti oleh kekhawatiran pasokan, justru ketersediaan beras nasional berada dalam kondisi melimpah.
Pemerintah sejak awal 2025 menetapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk Gabah Kering Panen (GKP) sebesar Rp6.500 per kilogram (kg). Kebijakan tersebut terbukti efektif menjaga stabilitas harga di tingkat petani.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, sepanjang 2025 tidak ada harga gabah yang jatuh di bawah HPP. Bahkan, harga terendah tercatat masih berada di angka Rp6.712 per kilogram pada April 2025, dengan rata-rata tahunan mencapai Rp7.081 per kilogram.
Stabilitas harga ini memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan petani.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa kebijakan harga menjadi kunci utama dalam menjaga kesejahteraan petani sekaligus memastikan produksi tetap tinggi.
“HPP dijaga. Harga Pembelian Pemerintah untuk gabah itu Rp 6.500 kg. Kesejahteraan petani, peningkatannya tertinggi selama Republik Indonesia merdeka,” ujarnya, ditulis Rabu (8/4).
Data BPS mencatat, Indikator Nilai Tukar Petani (NTP), yang mencerminkan kemampuan daya beli petani, terus menunjukkan tren positif.
Pada Desember 2025, NTP tercatat sebesar 125,35 atau naik 1,05 persen dibandingkan bulan sebelumnya. Secara kumulatif, sepanjang 2025, NTP nasional mencapai 123,26 atau meningkat 3,04 persen dibandingkan tahun 2024.
Kenaikan ini didorong oleh meningkatnya indeks harga yang diterima petani, yang tumbuh lebih tinggi dibandingkan indeks harga yang mereka bayarkan.
Subsektor hortikultura menjadi salah satu pendorong utama dengan lonjakan signifikan, disusul komoditas lain seperti gabah, cabai rawit, kakao, hingga ayam ras pedaging.
Tren positif tersebut berlanjut pada awal 2026. Pada Februari, NTP kembali naik ke level 125,45 sebelum terkoreksi tipis di Maret menjadi 125,35—tetap berada dalam level yang menunjukkan daya beli petani yang kuat.
Di tengah peningkatan kesejahteraan petani, pasokan beras nasional justru berada dalam kondisi aman dan melimpah. Hal ini menunjukkan keseimbangan antara insentif produksi dan ketersediaan pangan tetap terjaga.
Pada akhir 2025 pemerintah memiliki stok beras sebesar 3,8 juta ton. Bahkan, pada akhir tahun lalu, Prabowo mendeklarasikan Indonesia sudah swasembada pangan. Stok beras ini terus bertambah memasuki 2026. Hingga April 2026, stok beras tembus level tertinggi sepanjang sejarah mencapai 4,6 juta ton.
Kondisi ini menjadi sinyal bahwa sektor pertanian tengah bergerak ke arah yang lebih kuat. Petani mendapatkan kepastian harga dan peningkatan pendapatan, sementara masyarakat tetap memperoleh akses terhadap pasokan beras yang cukup dan stabil.
