Jakarta, PaluEkspres.com – Pemerintah menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat koordinasi dan mengambil langkah-langkah mitigasi demi mencegah berbagai permasalahan industri yang berpotensi memicu pemutusan hubungan kerja (PHK).
Komitmen tersebut diperkuat melalui pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Mitigasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi sebagai ketua satgas.
Dalam konferensi pers usai rapat koordinasi bersama pimpinan DPR RI yang diwakili Wakil Ketua Sufmi Dasco Ahmad di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (26/6), Prasetyo mengatakan pemerintah dan DPR akan secara rutin melakukan pertemuan untuk memetakan perusahaan-perusahaan yang menghadapi berbagai persoalan sehingga pencegahan dapat dilakukan sedini mungkin.
Ia menjelaskan secara formal struktur Satgas Mitigasi PHK masih akan disempurnakan. Karena itu, pemerintah berencana melibatkan unsur ketenagakerjaan di kepolisian agar koordinasi dan pertukaran informasi dapat berjalan lebih efektif.
“Supaya ini bisa kita satukan semua kita bekerja bersama-sama untuk melakukan satu tentu melakukan monitoring dan kemudian bersama-sama saling bertukar informasi berkenaan dengan permasalahan-permasalahan yang terjadi di perusahaan-perusahaan yang berpotensi untuk timbulnya PHK,” ujar Prasetyo.
Pemerintah dan DPR telah membahas sejumlah perusahaan yang menghadapi berbagai persoalan ketenagakerjaan. Ia menegaskan penyebab PHK sangat beragam dan tidak selalu berkaitan dengan ketersediaan bahan baku, seperti gas atau batu bara. Dalam sejumlah kasus, persoalan juga dipicu oleh konflik internal dalam manajemen perusahaan.
“Tapi apapun itu penyebabnya maka menjadi tugas kita untuk bersama-sama melakukan mitigasi,” imbuh Prasetyo.
Prasetyo menjelaskan akar persoalan PHK lintas sektor tidak bisa disamakan karena masing-masing perusahaan memiliki permasalahan tersendiri.
Menurutnya, terdapat perusahaan yang terdampak karena penurunan permintaan pasar. Ada pula perusahaan yang menghadapi kendala permodalan akibat dana yang disimpan pada institusi perbankan yang mengalami masalah, meskipun kondisi perusahaan tersebut sebenarnya sehat.
“Nah, ini juga menimbulkan masalah di perusahaannya, padahal sebetulnya perusahaannya perusahaan sangat sehat. Hanya karena bermasalah dengan pihak institusi lain di perbankannya ini juga ikut bermasalah. Jadi satu-satu memang secara detail kita petakan,” katanya.
Namun, Prasetyo menegaskan pemerintah belum melihat adanya potensi peningkatan tren PHK secara luas di berbagai sektor industri. Risiko terbesar saat ini lebih banyak berasal dari sektor-sektor yang pasokan bahan bakunya terdampak oleh dinamika harga global ataupun faktor geopolitik.
“Inilah yang salah satu tugas dari tim Satgas Mitigasi Bencana ya berusaha, berusaha untuk sedini mungkin melakukan deteksi, sedini mungkin melakukan mitigasi dan mencari jalan keluar permasalahan-permasalahan yang timbul,” ujarnya.
Untuk memperkuat upaya tersebut, pemerintah juga berkoordinasi dengan Satgas Hilirisasi dan Industrialisasi, Kementerian Perdagangan, serta Kementerian Perindustrian untuk memetakan komoditas dan bahan baku yang masih bergantung pada impor.
Menurut Prasetyo, langkah tersebut penting untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor sekaligus memastikan ketersediaan pasokan bahan baku bagi industri di dalam negeri.
“Semua kita coba benahi, semua kita coba perbaiki,” tutupnya.
