PALU EKSPRES, JAKARTA – Pengerahan massa bertajuk Tamasya Al-Maidah ke tempat pemungutan suara (TPS) terkait Pemilihan Kepala Daerah DKI putaran kedua tidak wajar dalam proses demokrasi di Indonesia.
“Ini kan proses demokrasi elektoral di Jakarta, jadi yang menentukan ya warga Jakarta sendiri. Pengerahan massa yang berpotensi mengintimidasi ini tidak boleh ada,” jelas pengamat Komunikasi Politik dari Universitas Islam Negeri Jakarta Gun Gun Heryanto saat dikontak, Selasa (18/4).
Tamasya Al-Maidah digagas sejumlah ormas keagamaan yang diketahui dekat dengan pasangan calon Anies Baswedan-Sandiaga Uno.
Dari kacamata Gun Gun, pengerahan massa menjaga TPS bisa dikategorikan sebagai bentuk menyudutkan salah satu pasangan calon. “Harus dilarang dan ditolak, sebab kegiatannya berisiko memicu konflik,” jelasnya.
Penyelenggara pemilu dan aparat harus berinisiatif menghentikan Tamasya Al-Maidah yang jelas tujuannya mengarah kepada kegiatan intimidatif. Bahkan perlu tindakan tegas jika mereka nekat melawan larangan yang diberikan.
“Pasangan calon yang terafiliasi dengan kegiatan ini juga harus bertindak, karena malah bisa menjadi bumerang jika hal yang dikhawatirkan terjadi,” jelas Gun Gun.
Kepala Kepolisan RI Jenderal Tito Karnavian sebelumnya sependapat bahwa Tamasya Al-Maidah berpotensi mencederai proses demokrasi. Apalagi kegiatan itu bukan merupakan kegiatan resmi pilkada Jakarta.
Polisi, kata Tito, tak segan-segan mengambil tindakan tegas terhadap pengerahan massa ke TPS. “Datang ke TPS dalam jumlah besar membawa dampak intimidatif secara politis dan psikologis. Itu sudah kegiatan politik, dan kami akan menindak tegas dengan diskresi yang ada,” ujar dia.
Gun Gun menyarankan, selain siap menang, pasangan calon juga harus bisa bersikap siap kalah. Jangan sampai kepercayaan diri yang sangat tinggi bakal memenangkan pilkada Jakarta malah memicu ekspresi tidak siap kalah. “Jangan sampai ada ekspresi dengan tindakan tidak inkonstiusional, lalu mengerahkan massa yang tak terkendali,” kata Gun Gun.
(rmol/fajar/PE)
