Ketua KPU Arief Budiman (kanan) ketika menyerahkan santunan kepada keluarga almarhum Tutung Suryadi, petugas KPPS yang wafat, di Tangki, Tamansari, Jakarta Barat, Jumat (3/5/2019). Santunan sebesar Rp 36 juta itu merupakan wujud duka cita sekaligus apresiasi atas kinerja petugas KPPS yang gugur saat bertugas dalam Pemilu 2019. Foto: MIFTAHULHAYAT/JAWA POS
PALU EKSPRES, JAKARTA – Verifikasi terhadap para penyelenggara pemilu yang sakit dan meninggal masih berlangsung. Pada saat bersamaan, santunan disalurkan secara bertahap sembari menyiapkan evaluasi di tataran teknis pelaksanaan pemilu.
Data dari KPU menunjukkan bahwa jajaran KPU yang meninggal berjumlah 559 orang. Sementara itu, yang terbaring sakit berjumlah 5.097 orang. ”Ini data per tanggal 20 Mei,” terang Komisioner KPU Evi Novida Ginting kemarin (30/5/2019).
Data yang dimasukkan adalah para anggota KPPS yang meninggal dalam kaitannya dengan tugas kepemiluan. Batasan itu dikaitkan dengan masa tugas KPPS yang berakhir pada 9 Mei. Dalam kurun masa kerja, KPPS yang meninggal didata dan diverifikasi secara berjenjang untuk diberi santunan.
Evi menambahkan, pihaknya sudah meminta jajaran KPU di provinsi dan kabupaten/kota untuk menghimpun data. Termasuk menghimpun nomor rekening ahli waris. Sebab, santunan bagi jajaran KPU yang meninggal akan disampaikan kepada ahli waris melalui transfer rekening. “Yang menyalurkan santunan adalah Kementerian Keuangan. Kami memang tidak pegang uang,” lanjutnya.
Penyaluran santunan juga tidak dilakukan serentak. Yang verifikasinya tuntas lebih dahulu diberi santunan lebih awal. Tidak menunggu semua penyelenggara selesai diverifikasi. Targetnya, Juni mendatang semua santunan kepada keluarga petugas sudah terbayarkan.
Terkait verifikasi yang berlangsung, Sekjen KPU Arif Rahman Hakim menjelaskan bahwa sejak 24 Mei lalu sudah ada 11 satuan kerja (satker) KPU yang mengirim laporan. Isinya lengkap. Mulai data penyelenggara yang meninggal atau sakit, termasuk nomor rekening keluarga yang berhak menerima santunan tersebut.
Laporan itu ditindaklanjuti dengan pemberian surat keterangan (SK) oleh KPU. Supaya bisa langsung diajukan ke KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, Red),” tuturnya. Dana santunan tersebut akan langsung ditransfer dari KPPN ke nomor rekening penerima santunan.
Dari 11 satker tersebut, ada 45 orang yang terverifikasi. Arif memperkirakan santunan akan dikirimkan tiga hari setelah laporan masuk. Artinya, saat ini dana santunan itu seharusnya sudah ditransfer. hSaya rasa verifikasi terhadap 45 orang ini tidak ada masalah. Seratus persen sudah kami ajukan semua,” ungkap pria kelahiran Brebes tersebut.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II Ahmad Riza Patria justru menilai KPU lamban dalam mencairkan santunan kepada keluarga petugas yang meninggal dunia. Padahal, sejak lama komisinya meminta agar santunan segera dicairkan.
Menurut dia, data petugas yang meninggal sangat jelas. Baik, nama, alamat, maupun keluarganya. Jadi, verifikasi tidak perlu terlalu lama. Seharusnya, pencairan bisa lebih cepat. “Tidak ada yang sulit bagi KPU,” terang ketua DPP Partai Gerindra itu.
Riza menyatakan, santunan itu sangat penting. Keluarga sangat membutuhkannya. Sebab, lanjut dia, petugas yang meninggal merupakan tulang punggung keluarga. Apalagi, kondisi menjelang Hari Raya Idul Fitri seperti sekarang. Santunan tentu sangat dinanti.
Dia meminta pada Juni semua harus dicairkan. Tidak boleh ada yang meleset dari target. KPU tidak punya alasan lagi karena data penerima santunan sangat jelas. Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Keuangan, juga harus segera mencairkan santunan sesuai dengan data yang diberikan KPU.
(byu/bin/lum/c6/fat)
pemilu 2019,
petugas kpu,
santunan petugas KPPS
