Oleh Hasanuddin Atjo
Desember di tahun 2020 ada 270 daerah di Indonesia melaksanakan Pilkada serentak memilih gubernur, bupati dan walikota untuk priode lima tahun mendatang. Pilkada kali ini sangat berbeda dengan Pilkada sebelumnya karena dunia sedang diperhadapkan pada kondisi krisis ekonomi global. Bahkan dikuatirkan mengarah kepada depresi ekonomi akibat pandemic Covid-19. Selain itu tatacara pelaksanaannya juga berubah menyesuaikan protokol Covid 19, social distancing.
Ini tentunya akan manjadi catatan penting bahwa kepala daerah yang terpilih harus paham dan mampu merealisasikan skenario dalam rangka menata, membangun kembali kinerja ekonomi maupun sosial di masing masing daerah yang sudah jatuh terpuruk. Dan kesemuanya berpulang kepada komponen penentu, yaitu para pemilik hak usung dan pemilik hak suara. Semua berharap akan terjadi perubahan orientasi dari komponen penentu tadi, agar bisa melahirkan sang change leader and leadership (pemimpin perubahan) seperti yang diharapkan.
Menurut IMF, Internasional Moneter Fund , bahwa ekonomi global pada tahun 2020 diprediksi mengalami konstraksi pertumbuhan minus 4,9 (-4,9) poin dan Indonesia hanya akan tumbuh disekitar -0,3 poin. Pertumbuhan ekonomi negatif di satu wilayah bermakna bahwa nilai investasi ditambah dengan ekspor di wilayah itu lebih kecil daripada nilai konsumsi ditambah nilai impor.
Diinformasikan pula akibat Covid 19, sejumlah sektor usaha produksi dan jasa mulai skala kecil hingga skala besarpun di hampir semua negara telah tutup dan berhenti berproduksi. Terjadi Pemutusan Hubungan Kerja, PHK di sejumlah sektor termasuk di Indonesia. Hingga Juni 2020 jumlah tenaga kerja formal di Indonesia yang telah dirumahkan atau di- PHK mendekati 4 juta orang dan non formal 9 juta orang.
Terkait dengan dampak Covid-19, kemampuan bertahan sebuah negara terhadap krisis ekonomi seperti ini akan bergantung kepada seberapa besar cadangan devisa negara tersebut. Indonesia meski pertumbuhan ekonominya tidak separah negara lain (misalnya Italia – 12,8 persen), namun negara kita cadangan devisa tidak begitu baik, sehingga rentan bila Covid-19 akan berkepanjangan.
Provinsi Sulawesi Tengah selain menghadapi krisis ekonomi akibat pandemic Covid-19, juga belum selesai melaksanakan recovery ekonomi akibat bencana gempa bumi, tsunami dan likuefaksi yang terjadi tanggal 28 September tahun 2018. Kedua masalah ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemimpin daerah yang terpilih pada Pilkada tahun 2020.
Ada tiga Output atau target yang harus dirancang dan direalisasikan pemimpin baru Sulteng. Pertama membangun masyarakat Sulteng yang tangguh terhadap bencana dalam artian memiliki ketahanan ekonomi yang baik, adaptif dan tidak panik oleh situasi bencana. Wujudnya antara lain kemiskinan dan ketimpangan pendapatan mampu diminimalisir. Pemimpin baru mampu membangun sector- sektor potensial seperti pangan, pariwisata, UMKM dan tidak hanya terperangkap oleh daya tarik sektor tambang nikel, gas, dan emas serta galian C yang justru menjadi salah satu sebab rusaknya lingkungan, tingginya angka kemiskinan dan ketimpangan.
Kedua mampu menerapkan filosofi kereta kuda (provinsi dihela oleh 13 kabupaten/kota) dalam menyusun perencanaan dan implementasinya agar terjadi kesetaraan maupun pemerataan pembangunan yang disesuaikan dengan karakteristik dan potensi kabupaten dan kota masing-masing. Apalagi posisi strategis Sulteng terhadap Ibukota baru di Kalimantan Timur harus bisa dimanfaatkan.
Ketiga adalah mampu merancang dan mengimplementasikan sebuah pembangunan yang berkelanjutan sesuai dengan prinsip Sustanable Development Goals, SDGs yaitu pembangunan yang fokus kepada 17 goals atau tujuan. Di antaranya adalah tanpa kemiskinan maupun kelaparan, terbangunnya ekosistem daratan maupun lautan yang kuat. Ini penting mengingat sejumlah kabupaten di Sulteng rentan dengan banjir bandang akibat pengelolaan lingkungan daratan yang tidak berpola.
Dari bahasan yang telah diuraikan di atas memberi gambaran bahwa calon pemimpin yang terjaring dan lolos untuk dipilih dalam Pilkada tahun 2020 benar-benar memiliki kemampuan yang tidak diragukan. Harus inovatif, adaptif dan update mengingat saat ini era industri 4.0, era digitalisasi dan era distrupsi. Tidak hanya sekedar populer, dan dibesarkan oleh sebuah skenario pencitraan.
Terakhir kiranya artikel ini nantinya bisa menjadi satu referensi dalam menjatuhkan pilihan pada Pilkada Sulawesi Tengah tahun 2020 untuk melahirkan “sang change leader and leadership, sang pemimpin perubahan”. Kesempatan tidak datang dua kali. SEMOGA
